Marzuki Alie: Pertemuan di PP Muhammadiyah Tak Terkait Penggulingan SBY

Jakarta - Sejumlah tokoh nasional mengadakan pertemuan di gedung PP Muhammadiyah yang membicarakan kondisi terkini bangsa Indonesia. Tetapi mereka sama sekali tidak membuat pernyataan bersama bahwa pemerintahan SBY harus diturunkan.

Demikian klarifikasi Ketua DPR Marzuki Alie mengenai materi pertemuan sejumlah tokoh politik terkait wacana penggulingan Presiden SBY. Marzuki Alie hadir dalam pertemuan yang berlangsung Jumat (8/10) lalu di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat.

"Saya berpikir pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan wacana untuk menggulingkan pemerintah," kata Marzuki kepada detikcom, Selasa (12/10/2010).

Seperti diberitakan, pada Jumat (8/10/2010) lalu, sejumlah tokoh berkumpul di kantor PP Muhammadiyah. Di antaranya adalah Din Syamsuddin, Jusuf Kalla (JK), Wiranto, Taufiq Kiemas, Sutiyoso, Mahfud MD, Soetrisno Bachir, Marzuki Alie dan Rizal Ramli.

Atas nama pribadi mereka membuat pernyataan cukup keras mengenai kondisi terkini bangsa. "Tapi yang bilang pemerintah gagal hanya satu, Rizal Ramli. Hanya Rizal Ramli yang meminta SBY turun, lainnya moderat," ungkap Marzuki.

Sedangkan pernyataan bersama para tokoh, tercermin dalam pidato Din Syamsuddin. Inti pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah itu bahwa sekarang ini dirasakan ada permasalahan bangsa dan memerlukan tawaran solusi yang konkret.

"Saya justru mengomentari bahwa bangsa ini kurang bersyukur. Saya prihatin bahwa pimpinan kita selalu jatuh secara tidak enak," sambung Marzuki.

Menurut politisi senior PD ini, sebenarnya capaian demokrasi yang Indonesia jalankan sejak mulai bergulirnya era reformasi 12 tahun silam cukup banyak. Tetapi capaian tersebut kurang disyukuri dan cepat tertutup oleh gegap gempita dinamika politik nasional yang silih berganti.

Salah satu capaian bidang demokrasi yang menurut Marzuki Alie cukup monumental adalah dipilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI pada 2001. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah ratusan tahun menyatakan diri sebagai negara demokratis tapi belum pernah ada wanita menjadi Presiden AS dan baru sekarang warga kulit hitam yang jadi Presiden AS.

"Walau demokrasi kita masih banyak kekurangan, tapi patut disyukuri. Bila ada masalah, mari kita selesaikan sesuai mekanisme hukum," imbuh dia.

Lebih lanjut Marzuki menyitir pernyataan Rizal Ramli bahwa Pemilukada adalah kriminal. Dia sependapat masalah tersebut lebih terkait kepada UU Pemerintahan Daerah yang menjadi domain DPR dan karenanya tidak bisa serta merta ditimpakan sebagai kesalahan Presiden SBY.

"Artinya kita perbaiki UU dan itu domain DPR. Kita terbuka untuk dialog dan diskusi, mari bersama-sama perbaiki UU yang masih bermasalah," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PD itu.

(lh/nrl)