Pramuka Indonesia Kurang Dana

Jakarta - Salah satu kesulitan berkembangnya Pramuka di Indonesia adalah minimnya dana. Sebab iuran anggota yang menjadi salah satu penopang finansial kegiatan Pramuka tidak lancar.

Menurut Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Prof Dr dr Azrul Azwar, banyak negara yang kegiatan Pramukanya lebih aktif. Sebut saja Jepang dan Amerika Serikat. Hal itu pantas dimaklumi karena dana untuk kegiatannya kuat.

"Kuat dananya karena iurannya jalan. Kalau kita nggak jalan. Di negara lain juga punya dukungan dari perusahan. Ada sumbangan, banyak yang bantu," ujar Azrul kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).

Sedangkan di AS, lanjut dia, orangtua dan masyarakat sekitar juga turut membantu membiayai kegiatan kepanduan yang awalnya diprakarsai oleh Baden-Powell ini. Masyarakat secara sukarela turut menyumbang dana karena menyadari manfaat dari kegiatan tersebut pada anak-anak mereka.

Kini, Pramuka di Indonesia mengandalkan bantuan pemerintah yang besarnya sekitar Rp 46 miliar untuk mendukung kegiatan hingga daerah. Hampir Rp 20 miliar dari uang tersebut digunakan untuk membiayai Jambore Nasional.

"Belum lagi kalau ada kegiatan lain. Karena itu kita manfaatkan aset yang kita punya. Misalnya kita sewakan fasilitas pendidikan pelatihan yang kita punya di Cibubur. Ada yang sewa untuk pelatihan security, sopir, dan lainnya," terang pria yang pernah mengetuai Ikatan Alumni UI selama dua periode ini.

Untuk dana, Pramuka umumnya memang bergantung pada iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat, usaha dana, unit usaha yang dimiliki, dan sumber lain yang tidak bertentangan.

Nasib Pramuka mencuat setelah Komisi X DPR membuat Panja RUU Pramuka. Panja ini studi banding ke Jepang dan Korsel yang organisasi kepanduannya berhasil dan ke Afsel, yang kepanduannya tidak berkembang. Hasil studi banding ini digunakan untuk penyusunan RUU Pramuka.

(vit/nrl)