Kinerja Menterinya Baik, PAN Yakin Tidak Kena Reshuffle

Kinerja Menterinya Baik, PAN Yakin Tidak Kena Reshuffle

- detikNews
Senin, 13 Sep 2010 14:15 WIB
Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait soal reshuffle kabinet menjelang 1 tahun pemerintahannya. PAN yakin para menterinya tidak dilengserkan.

"PAN menyerahkan sepenuhnya ke Presiden SBY kalau ada yang tidak perform. Tetapi, kita yakin menteri dari PAN perform. Kerjanya baik, perform, Ekonomi bagus, Kehutanan bagus, Kum HAM juga bagus," papar Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy kepada detikcom, Senin (12/9/2010).

Ketika ditanya mengenai penilaian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengenai kinerja menteri yang bakal dipertimbangan, Tjatur menilai penilaian itu tidak valid.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masa Menkum HAM mendapat rapor merah karena lapas belum dibangun. Padahal lapas belum dibangun kan karena belum ada anggaran. Kalau Pak Mubarok bilang begitu, kita sih asyik-asyik saja dengan joke Pak Mubarok," ujar Tjatur sambil tertawa.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok memastikan SBY akan mengganti sejumlah menteri.

"Saya mendengar begitu. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa juga lima menteri sekaligus di reshuffle," kata Mubarok.

Sejumlah Kementerian dikritik keras karena dinilai telah gagal menjalankan tugas. Menlu Marty Natalegawa terus diprotes publik karena dinilai gagal menunjukkan diplomasi keras terhadap Malaysia, Menakertrans Muhaimin Iskandar dinilai gagal melindungi TKI di Malaysia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terus bermasalah terkait penangkapan nelayan di perbatasan Malaysia. Belum lagi isu asmara yang sempat mendera Menhub Freddy Numberi dan Menteri ESDM Darwin Saleh.

Sementara itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bertugas mengawasi kinerja menteri, menyebut ada tiga kementerian yang mendapat rapor merah, yaitu Kemenkum HAM Patrialis Akbar, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Kemenkominfo Tifatul Sembiring.
(aan/ndr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads