Pemilukada Boros, MUI Desak Pemerintah Tinjau Ulang

Jakarta - Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) VIII juga menyoroti masalah politik. Di bidang tersebut, MUI meminta pemerintah meninjau ulang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Mengapa?

"MUI mengusulkan agar pihak DPR dan pemerintah secara serius meninjau ulang sistem pemilukada," kata Ketua Bidang Dakwah MUI Amrullah Ahmad.

Hal itu dikatakan dia saat membaca butir G rekomendasi MUI itu di depan Wakil Presiden Boediono saat penutupan Munas di Twin Plaza Hotel, Jl Gatot Subroto, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2010).

Menurut Amrullah, fenomena pemilihan pemimpin secara langsung di tingkat daerah ternyata menimbulkan praktek kapitalisme dan liberalisme dalam perpolitikan. Praktek tersebut membawa sejumlah dampak buruk.

Pertama, terjadinya dominasi pemilik modal kuat dalam pemilukada tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas, dan intergritas calon. Kedua, terjadinya konflik horizontal antar pendukung calon akibat cara-cara yang liberal dan pragmatis dalam pemilukada.

"Ketiga, terjadi pemborosan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

(irw/fay)