4 Poin Penertiban Infotainment

Jakarta - Rapat Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers menyepakati perubahan status infotainment menjadi tayangan non faktual. Komisi I DPR pun mendukung penuh penegakkan sanksi bagi penayangan infotainment yang tidak lolos sensor.

Hal ini disampaikan Pimpinan Rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hassanudin menyampaikan kesimpulan rapat Komisi I DPR dengan Dewan Pers dan KPI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2010).

Berikut adalah empat poin kesepakatan antara DPR, KPI, dan Dewan Pers terkait status dan konsekuensi infotainment setelah ditetapkan sebagai tayangan non faktual.

1. Komisi I DPR  bersama KPI dan Dewan Pers  bersepakat bahwa program siaran infotainment dan reality show dan sejenisnya banyak melakukan pelanggaran terhadap norma agama, etika moral, norma sosial, kode etik jurnalistik dan P3SPS KPI.

2. Komisi I DPR mendukung sepenuhnya upaya langkah-langkah  yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia untuk merevisi P3SPS terutama pengkategorisasian program siaran infotainment reality show dan program sejenisnya dari program tayangan faktual menjadi nonfaktual.

3. Komisi I DPR menghargai dan menyambut baik sikap Dewan Pers yang menyatakan bahwa kewenangan KPI untuk memutuskan status program infotainment, reality show, dan sejenisnya sesuai dengan No UU 32 2002 tentang penyiaran.

4. Komisi I menegaskan bahwa KPI mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang melanggar UU 32 2002 tentang penyiaran dan peraturan pemerintah terkait serta P3SPS.

Keputusan ini bersifat mengikat dan harus segera dilakukan evaluasi oleh KPI terhadap tayangan infotainment. "Kesimpulan ini mengikat untuk dilaksanakan," terang Hassanudin.

(van/gah)