DPR Tuntut Upaya Pemerintah Amankan Konsumen Elpiji

Jakarta - DPR kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak serius dalam menjamin keamanan masyarakat konsumen tabung gas. DPR menuntut tindakan kongkret pemerintah memutus rantai kecelakaan ledakan gas yang kian panjang.

"Kondisi ini sudah sangat meresahkan dan bisa dikategorikan siaga I karena masyarakat pengguna tabung gas 3 kg ini tidak lagi memiliki rasa aman," keluh Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/7/2010).

Menurut Taufik, pemerintah sebagai konsumen sekaligus penjual harusnya paham titik kerusakan penyebab ledakan. Apalagi pemerintah yang mengambil kebijakan konversi minyak tanah ke gas.

"Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga standar tabung, keamanan dan kualitasnya. Pemerintah harus menjamin keamanan warganya," ujar Taufik.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah kongkret. Setiap tabung gas yang dianggap tidak layak, jangan sampai bisa lolos ke tangan warga.

"Kalau memang tabung gas tidak layak, maka harus diganti. Kalau banyak beredar tabung palsu, yah harus ada tindakan terhadap pemalsu. Kalau memang kualitas selang dan regulator yang tidak sesuai standar maka lakukan pembenahan agar hal itu tidak beredar," tegasnya.

Selain itu, Taufik menyarankan pemerintah memaksimalkan kembali sosialisasi konversi minyak tanah ke gas. Dengan demikian maka kecelakaan ledakan gas dapat ditekan.

"Harus ada sosialisasi yang nyata," terangnya.

Pemerintah juga dimintanya melakukan investigasi terhadap setiap ledakan yang terjadi. Utamanya pada beberapa toko pengecer yang diduga melakukan pencurian gas.

"Meskipun kemungkinan adanya sabotase itu kecil, tapi tetap saja hal itu mungkin terjadi untuk membuat masyarakat resah dan pemerintahan menjadi tidak stabil. Saya mengharapkan ada penelitian serius mengenai penyebab ledakan," tutupnya.

(van/mok)