DPR & DPD Usul Dana Aspirasi, Sistem Anggaran Harus Dievaluasi

Jakarta - Maraknya usulan dana aspirasi yang semula diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan didukung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menunjukkan politik anggaran tidak berpihak ke daerah. Oleh karena itu sistem anggaran harus segera dievaluasi.

"Berkembangnya usulan dana aspirasi pembangunah daerah, mulai dari dana pembangunan dapil Rp 15 miliar setiap anggota DPR, dan dana pembangunan desa Rp 1 miliar, menunjukkan politik anggaran selama ini dirasakan belum memihak kepada daerah,"ujar anggota Komisi II DPR dari FPKS Mahfudz Siddik kepada detikcom, Rabu (30/6/2010).

Menurut Mahfudz, seharusnya pembangunan dimaksimalkan di pedesaan namun tidak dianggarkan di pemerintah pusat. Evaluasi sistem anggaran berbasis optimalisasi anggaran daerah tingkat II harus dioptimalkan.

"Harus ada evaluasi ulang terhadap sistem perencanaan pembangunan dan poses penyusunan anggarannya, agar alokasi anggaran yang dikelola pusat makin ditarik ke daerah," tutur Mahfudz.

Mahfudz menyayangkan sistem anggaran untuk tahun 2011 masih menggunakan sistem yang ada. Sementara jika usulan DPR dan DPD ini diterapkan bisa menciptakan kekacauan sistem perencanaan pembangunan dan memperbesar potensi penyimpangan anggaran.

"Pemerintah dan DPR harus lakukan terobosan bersama sebelum Presiden menyampaikan pengantar nota APBN 2011 pada Agustus mendatang," sarannya.

(van/nwk)