Penerapan Konfederasi Parpol Perlu Waktu

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menyadari misi memasukkan konfederasi dalam revisi paket UU Politik untuk Pemilu 2014 tidaklah ringan. Tapi seiring perjalanan waktu, PAN optimis ide itu dapat diterapkan dalam sistem politik Indonesia.

"Penerapannya mungkin masih perlu waktu. Kami juga masih mematangkan ide ini secara internal dan eksternal," kata Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiharto kepada detikcom, Senin (28/6/2010).

Mantan pengamat politik ini kemudian mencontohkan kasus wacana federasi yang sempat menjadi polemik panas pada 1999-2000. Pada waktu itu ide federasi masih terlalu canggih dan sangat asing sehingga banyak pihak yang buru-buru menentangnya meski belum paham benar maksud sebenarnya.

"Toh akhirnya federasi diterapkan juga dengan bungkus otonomi daerah dan tidak ada penolakan," sambung Bima.

Lebih lanjut dia menegaskan ide konfederasi didasarkan pada niat PAN mengantisipasi parliamentary threshold (PT) yang diusulkan naik jadi 5%. Maka jelas akan bertambah pula suara konstituen yang hangus sebab parpol pilihannya tidak lolos PT sehingga gagal mendudukkan kadernya di DPR.

Konfederasi pada gilirannya juga dapat menguatkan sistem presidensil yang Indonesia anut. Sebab pasangan capres-cawapres terpilih hasil Pilpres didukung oleh single majority party di dalam parlemen.

"Artinya konfederasi ini untuk pasca 2014. Kami tetap berkomitmen mengawal dan memperkuat Setgab Koalisi hingga 2014," tutupnya.

(lh/fay)