Mahfud MD: Atur Teknis Hak Pilih TNI, Agar Tak Direkayasa

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD setuju-setuju saja dengan wacana pengembalian hak pilih TNI dalam pemilu mendatang. Menurutnya, agar tidak ada rekayasa dalam pemilu yang dilakukan TNI, maka sebaiknya diatur saja teknis pemilihannya.

"Ada kekhawatiran nanti kalau TNI memilih ada rekayasa. Atur saja teknisnya," ujar Mahfud di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat

Menurut mantan anggota DPR ini, TNI sebaiknya tidak memilih di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan di berbagai tempat berbeda. "Jangan di tangsi karena akan ketahuan memilih siapa semua," kata dia.

Mahfud menambahkan, UU memungkinkan TPS untuk anggota TNI diatur agar kerahasiaan pemilih terjamin sehingga tidak bisa dimonitor komandannya.

"Kalau di satu asrama, akan mudah dilacak. Jadi disebar saja di beberapa tempat," saran Mahfud.

Mahfud berpendapat, bisa saja TNI memilih pada 2014 mendatang sebab hak memilih merupakan hak asasi yang ada di dalam semua konstitusi dunia dan konvensi internasional. "Hak pilih itu adalah hak asasi yang melekat pada hak pribadi bukan pada institusi," tegas Mahfud.

Sejumlah pihak masih terus berpolemik dengan wacana pengembalian hak TNI. PD dan PKS setuju dengan wacana itu namun PPP, PAN dan PDIP menolak wacana itu. Presiden SBY menyatakan usulan itu tergantung UU yang digodok oleh DPR dan pemerintah.

(nik/nrl)