DPR dan Pemerintah Diminta Segera Putuskan BPIH 2010

Jakarta - Berlarut-larutnya pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 antara Departemen Agama dan DPR dinilai hanya akan menyusahkan jamaah yang akan berangkat. Kedua lembaga yang sekarang berseteru itu pun diminta menurunkan egonya dan lebih mendahulukan kepentingan jamaah.  

"Kedua pihak harus menurunkan egonya. Jangan paksakan kehendak masing-masing. Utamakan jamaah, masyarakat itu butuh kepastian. Kalau mau naik, naiknya berapa, kalau mau turun, ya berapa. Jangan diombang-ambing terus," kata Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Fuad Hasan Masyhur kepada detikcom, Senin (21/6/2010).

Menurut salah satu Ketua DPP Golkar ini, akibat buntunya pembahasan BPIH sampai saat ini, jamaah haji dibuat bingung soal BPIH. Padahal, dengan masa reses yang dijalani DPR sampai satu bulan mendatang, keputusan BPIH menjadi molor satu bulan jika tidak dilakukan terobosan.

"Kalau reses kan menjadi tidak boleh ada keputusan. Jadi harus nunggu anggota DPR masuk kembali untuk menentukan BPIH. Ini lagi-lagi rakyat, jamaah yang dirugikan," sesalnya.

Jamaah Plus Juga Bermasalah

Fuad juga mengungkapkan beberapa persoalan yang dihadapi jamaah haji plus. Menurutnya, sampai saat ini para penyelengara jamaah haji plus juga menghadapi kendala ketidakpastian soal siapa yang akan berangkat dan berapa jumlahnya.

"Karena Depag belum memberikan kepastian soal jamaah yang akan berangkat sampai saat ini," paparnya.

Akibatnya, para penyelengara haji plus kesulitan untuk menentukan biaya dan persiapan pelayanan seperti pemondokan dan katering. Padahal waktu pelaksanaan haji semakin dekat dan ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah.

"Kami jadi tidak bisa menyiapkan berapa pemondokan yang harus kami sewa. Karena kami belum diberikan jumlah pasti kuotanya, dan siapa saja yang berangkat," kata Fuad.

Jika Depag tidak segera memberikan kepastian soal siapa saja yang akan berangkat, asosiasi penyelenggara haji plus mengancam akan tidak memberangkatkan jamaah. Sebab, dari sisi persiapan dan pelayanan akan sangat kesulitan jika Depag memutuskan soal haji plus dalam waktu yang pendek.

"Katanya kami diminta melakukan pelayanan yang maksimal, kalau ada pelanggaran, dicabut izinnya. Tapi sekarang kami tidak diberikan kepastian. Kalau waktunya nggak jelas terus, kami sepakat tidak akan memberangkatkan jamaah, biarkan karena susah kalau waktunya mepet," tegas Fuad.

(yid/nrl)