PD Peringatkan Golkar Bukan Eksekutor

Jakarta - Partai Demokrat (PD) memperingatkan posisi Golkar sebagai Ketua Harian
Sekretariat Gabungan (setgab) partai koalisi bukanlah eksekutor. Golkar tak berhak ikut campur urusan pemerintahan, apalagi mengambil keputusan di luar persetujuan pimpinan koalisi yakni Presiden SBY.

"Karena begini, orang kemudian mempolitisasi masalah dan susunannya seakan-akan lebih dari peran yang disandang. Padahal dia tidak pada posisi eksekutor, bukan pengambil kebijakan eksekutif," tegas Sekjen PD Amir Syamsuddin kepada detikcom, Jumat (14/5/2010).

Amir menjelaskan bahwa posisi Golkar hanyalah sebagai fasilitator saja. Artinya Golkar hanya bertugas mengkomunikasikan sikap koalisi atas kesepakatan SBY kepada parpol koalisi.

"Peran atribut seperti itu di dalam rangka mencoba memaksimalkan manajemen
komunikasi. Mengelola berbagai berbagai permasalahan agar tidak berkembang menjadi isu yang merugikan," jelas Amir.

Dipilihnya Golkar sebagai Ketua Harian Setgab, lanjut Amir, tak lain karena Golkar pemenang kedua setelah PD.  "Melihat jumlah suara saya kira sudah sangat wajar, dan semua menerima," imbuh Amir.

Mengenai kewenangan mengundang menteri, menurut Amir dimungkinkan. Namun pemanggilan bukan dalam rangka mengatur kebijakan pemerintahan.

"Kalau dia mengundang menteri tidak ada masalah sepanjang hanya berdiskusi, bukan intervensi pemerintah," imbuh Amir.

"Masing-masing partai koalisi tahu proporsinya masing-masing," tutupnya.

(van/anw)