Boediono: Demokrasi Tak Jamin Ciptakan Masyarakat yang Sempurna

Boediono: Demokrasi Tak Jamin Ciptakan Masyarakat yang Sempurna

- detikNews
Senin, 03 Mei 2010 16:31 WIB
Boediono: Demokrasi Tak Jamin Ciptakan Masyarakat yang Sempurna
Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan, sistem demokrasi tidak akan bisa menjamin terwujudnya masyarakat yang sempurna. Demokrasi justru adalah suatu sistem yang mengasumsikan selamanya masyarakat tidak akan sempurna.

"Karena itu adalah kodrat manusia. Tetapi dalam ketidaksempurnaannya, dengan demokrasi, masyarakat dapat diperbaiki terus menerus," kata Boediono saat memberikan kuliah umumnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (3/4/2010).

Menurut Boediono, demokrasi hanyalah sistem yang terbaik dibanding sistem lain yang pernah dicoba manusia. Ia mengutip pendapat Winston Churchill untuk soal itu,

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"It has been said that democracy is the worst from of government except all the others that have been tried,"

"Dalam ketidaksempurnaan dirinya, ada sesuatu yang dapat diandalkan dari demokrasi. Sesuatu itu adalah kemampuan adaptifnya. Terutama dengan media yang bebas, pemilihan umum, tersedia peralatan dan metode korektif untuk memperbaiki apa yang kurang dan cacat dengan cara yang damai dan teratur," tegasnya.

Di Indonesia, menurut Boediono, upaya pembangunan demokrasi adalah yang kedua sejak kemerdekaan. Pertama kalinya, pembangunan sistem politik tersebut dilakukan antara 1945-1958 dan kemudian era demokrasi terpimpin.

Ia melanjutkan, sejauh ini dunia menilai Indonesia adalah contoh demokrasi yang sukses. Memang ada yang meragukan keberlangsungan demokrasi itu di tanah air tidak akan lama karena faktor perekonomian. Bahkan ada yang memprediksi, euforia demokrasi era modern ini hanya akan bertahan 18 tahun saja. Namun, menurutnya, pendapat itu tidak sepenuhnya tepat.

"Pertama, karena ada negara seperti India yang bukan termasuk kaya, namun demokrasinya bertahan sampai sekarang, meskipun ada interupsi dan kekurangan di dalamnya," ucapnya.

Kedua, lanjut mantan Gubernur BI itu, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Ketiga, faktor peran para pelaku politik juga cukup menentukan keberlangsungan demokrasi itu dengan cita-cita dan tekad mereka.

"Yang perlu kita ingat, membangun demokrasi adalah jalan panjang, bahkan sangat panjang. Dan jalan itu tidak akan selalu mulus dan penuh risiko," pungkasnya.

(irw/mok)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini