.webp)
"Realisasi tidak sama, lipstick saja. Kami ingin pertanyakan kembali apakah ini teknis penulisan atau ada manipulasi yang berdampak negatif pada pembahasan RAPBNP 2010," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo dalam Konferensi Pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/4/2010).
Tjahjo mencontohkan, banyak hal yang tidak cocok antara pengajuan pemerintah dengan badan usaha yang menangani. Misalnya, kenaikan tarif dasar listrik yang belum disampaikan PLN.
"Intinya, misalkan PLN tidak mengajukan kenaikan TDL, kenapa pemerintah menyatakan harus naik," papar Tjahjo.
Selain itu, lanjut Sekjen DPP PDIP ini, data yang disampaikan BP Migas juga tidak cocok dengan data yang diajukan pemerintah. Tjahjo meminta pemerintah meluruskan perbedaan yang terlihat manipulatif sebelum RAPBNP disahkan.
"Kesimpulan Fraksi PDIP menolak APBNP 2010 sepanjang pemerintah tidak serius memperbaiki asumsi yang ada, yakni banyaknya nota keuangan bersifat manipulatif. Kami ingin pemerintah memperbaiki," tegas Tjahjo.
Untuk itu, Tjahjo meminta menteri yang terkait agar serius duduk semeja dengan Komisi XI, Komisi VII, dan Badan Anggaran DPR untuk meluruskan perbedaan tersebut.
"Endingnya kami minta kejujuran pemerintah, kalau endingnya mau tambah utang ya jujur sama rakyat. Kami ingin fair kalau kebijakan anggaran ujung-ujungnya menambah utang," tutupnya.
(van/yid)
