LPJ Hasyim Dikritik Soal Politik Praktis dan Disharmoni Internal

Makassar - Sidang pleno pertanggungjawaban Ketum PBNU 2004-2009 Hasyim Muzadi ditutup pukul 12.00 WITA. Semua DPW menerima laporan Hasyim meskipun ada beberapa DPW yang memberika sejumlah catatan terkait politik praktis dan ketidakharmonisan di internal NU dibawah kepemimpinanya.

Pantauan detikcom di lokasi muktamar, dari 33 PWNU, tiga PWNU yakni DIY, Kalsel, dan Sulsel menyoroti ketidak-harmonisan internal NU. Utamanya hubungan pimpinan dewan tanfidziyah dengan syuriah selama beberapa tahun belakangan. Hal ini disebabkan karena adanya gesekan
antara NU dengan dunia politik praktis.

"Ketidakharmonisan itu tidak perlu ditiru, program NU hebat hingga tingkat internasional, sangat disayangkan hubungan antara syuriah dengan tanfidziyah tidak harmonis. NU harus kembali ke khitah NU Tahun 1926 dengan kekuatan ulama," Kritik Ketua PWNU DIY Syafir Alie dalam pandangan umumnya menanggapi LPJ Hasyim di Muktamar NU Ke-32 di Makassar, Kamis (25/3/2010).

Sementara itu Ketua PWNU Sulsel, Ahmad Zein mengkritisi banyaknya kitab kuning yang sudah mulai keluar dari alur Ahlussunnah Waljamaah. Menurutnya perlu dilakukan penyeragaman dan pengecekan ajaran di dalam kitab kuning.

"Ke depan para ulama NU harus disatukan agar bisa mencerdaskan umat. Para ulama juga perlu diorientasi tingkat keulamaannya agar punya dasar kuat dan pengalaman ibadahnya cukup menjadi ulama," terang Zein.

Sementara itu, semua Ketua Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia menerima laporan pertanggungjawaban Hasyim tanpa catatan. "Kami menerima," ujar Ketua PCI Australia Muhammad Taufiq Prabowo.

Sidang Pleno LPJ Hasyim dijadwalkan akan ditutup pukul 22.00 WITA. Namun, karena sidang selesai lebih awal, agenda selanjutnya akan segera ditindaklanjuti dengan rapat-rapat komisi. Rencannya, pemilihan ketua umum akan dilakukan pada Sabtu 27 Meret mendatang.
(van/yid)