Ada juga yang menilai hanya menghasilkan produk kertas dan hanya meneruskan program lama.
"Menurut kaca mata kami, program 100 hari dengan 45 program pokok dan 129 rencana aksi, bersifat impresif, hanya menciptakan kesan dan menimbulkan efek kejut," ujar Sekretaris Fraksi Bambang Urianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengetahui apakah benar kinerja pemerintah mencapai 95 persen program 100 Hari, mereka akan lihat pemantauan pencapaian program kerja dari masing-masing komisi.
Untuk bidang pertahanan dan keamanan, Ketua Kelompok Fungsi Komisi I FPDIP Tubagus Hasanuddin menilai program 100 hari lebih banyak masalah takabur.
"Banyak hal dan pasti tidak bisa diselesaikan dalam 100 hari sehingga bisa dipastikan hasilnya ngawur," katanya.
Program yang tidak berjalan yaitu pengalihan bisnis TNI, perumusan tindak lanjut pengadilan militer, pemberian tunjangan khusus pegawai, TNI di daerah perbatasan dan revitalisasi industri strategis.
Sementara Koordinator Kelompok Kerja Kominfo Ahmad Basarah menilai Depkominfo merupakan departemen kontroversial. "Depkominfo seakan tidak punya sense of crisis memunculkan isu penyadapan ketika polemik kriminalisasi KPK," jelasnya.
(amd/nwk)











































