Adalah anggota Pansus dari FPAN, Tjatur Sapto Edy, yang menanyakan hal ini dalam forum pansus di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1/2010) malam. Saat menanyakan hal ini, Tjatur membawa bukti-bukti.
Tjatur menyatakan bahwa Marsilam selalu mendominasi dalam rapat-rapat KKSK dan KK. Dalam rapat KSSK tanggal 21 November 2008, Marsilam berbicara lebih banyak dibanding peserta lain. Dia hanya kalah dari Sri Mulyani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terhadap pertanyaan ini, Marsilam mengaku tidak merasa mendominasi. "Saya tidak merasa mendominasi, tapi data yang disampaikan penanya benar, tetapi hasilnya tidak signifikan," kata Marsilam.
Pada saat itu, Tjatur juga menanyakan apakah benar, menurut ketua KSSK, kehadiran Marsilam adalah sebagai nara sumber sebagai Ketua UKP3R yang diminta presiden untuk kerja sama dengan KSSK.
"UKP minta izin presiden untuk kerja sama dengan KSSK, tapi sampai selesainya tugas tidak melaporkan kepada presiden," jelas Marsilam.
Lantas Tjatur juga menanyakan apakah uang LPS adalah uang negara. Pertanyaan seperti ini sebelumnya sudah disinggung oleh anggota Pansus lainnya.
Sama dengan jawaban sebelumnya, Marsilam tidak berkenan menjawab pertanyaan itu. Dia berasalan jika dia menjawab, maka itu berarti pendapat.
Karena Marsilam tak menjawab, Tjatur kemudian mengingatkan bahwa Marsilam pernah menjadi saksi di pengadilan 15 Juni 2009. "Saat itu bapak mengatakan bahwa setiap uang yang dipungut dengan kewenangan yang diberikan oleh negara adalah uang negara," kata Tjatur.
Hingga pukul 00.15 WIB, Selasa (19/1/2010), permintaan keterangan terhadap Marsilam masih terus berlangsung. Sebelumnya Marsilam mengatakan bahwa rapat yang ia ikuti bukanlah rapat KKSK, tapi rapat konsultasi. Rapat KKSK hanya dihadiri Sri Mulyani, Boediono, dan Raden Pardede.
(van/lrn)










































