Tak Aneh SBY Ganti Menteri

Jakarta - Tuntutann kepada SBY agar melakukan evaluasi serius atas pelaksanaan program 100 hari pemerintahan SBY terus menguat. FPPP menilai evaluasi kinerja menteri kabinet dan bahkan reshuffle bisa saja dilakukan karena semua itu hak prerogatif presiden.

"Itu semua hak presiden, beliau yang angkat dan beliau yang memecat. Jadi, tidak aneh kalau ada evaluasi atau bahkan pergantian menteri kabinet, itu hak prerogatif presiden," kata Ketua FPPP Hasrul Azwar kepada detikcom, Selasa (12/1/2010).

Menurut salah satu ketua DPP PPP itu, semua pihak tidak bisa melakukan intervensi atas kewenangan presiden soal reshuffle. Tetapi sebagai pemimpin yang peduli, tentu SBY akan sangat memperhatikan masukan dan opini masyarakat yang berkembang.

"Sebagai presiden, tidak ada yang bisa mengganggu hak prerogatif beliau. Tetapi, beliau itu sangat arif, pasti memperhatikan masukan dan wacana yang berkembang," paparnya.

Saat ditanya soal kementerian apa saja yang layak dilakukan evaluasi atau bahkan di-reshuffle, mantan ketua Komisi VIII ini menjawab diplomatis. "Itu semua urusan presiden. Kita tidak ikut-ikut. Jangan lah kita mengintervensi pekerjaan yang bukan hak kita," paparnya.

(yid/iy)