Dr Gaffar Karim: Reshuffle Bukan Hal yang Tabu

Jakarta - Menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY, beredar kabar akan terjadi reshuffle kabinet. Pengamat politik dari UGM Dr Gaffar Karim menilai reshuffle bisa saja dilakukan kepada menteri yang kinerjanya di bawah standar. Sebab keputusan reshuffle merupakah hak prerogatif presiden dan bukanlah hal yang tabu dilakukan.

"Reshuffle memang bukan hal yang asing dan tabu jika presiden mau melakukan. Apalagi terhadap menteri yang tidak sanggup melaksanakan program 100 hari pemerintahan," kata Gaffar kepada detikcom, Senin (11/1/2010).

Menurut doktor lulusan Australia ini, meski SBY memiliki hak melakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak becus, pelaksanaannya memang tidak mudah. SBY harus mempertimbangkan implikasi politik jika pengganti yang direshuffle ternyata tidak cukup lebih baik.

"Tapi memang tidak mudah melakukan itu, karena harus mempertimbangkan banyak hal. Apakah pengantian orang itu sudah matang atas evaluasi yang komprehensif atau karena tekanan politik," paparnya.

Saat ditanya kementerian apa saja yang seharusnya mendapat perhatian serius SBY untuk dievaluasi atau bahkan direshuffle, Gaffar mengaku tidak tahu. Sebab, sampai saat ini memang dia tidak menemukan menteri yang benar-benar menonjol dan menteri yang bermasalah.

"Saya tidak melihat yang betul-betul menonjol. Menteri kabinet saya lihat lebih terpontang-panting dengan isu politik, jadi saya sulit menilai. Yang berprestasi belum kelihatan dan bermasalah juga belum begitu nampak," pungkasnya.

(yid/nrl)