Peserta Makin Berkurang, Aliansi Parpol Tetap Tolak Pemilu

Jakarta - Walau peserta pertemuannya makin berkurang, Aliansi Partai Politik untuk Pemilu Bersih tetap menyatakan tidak dapat menerima hasil Pemilihan Umum 2004. Alasannya, dalam pemilu kali ini telah terjadi banyak pelanggaran.Pernyataan sikap yang menegaskan penolakan terhadap Pemilu 2004 ini disampaikan oleh Ketua umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Erros Djarot dalam pertemuan Aliansi Parpol untuk Pemilu Bersih di Hotel Crown Plaza, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (12/4/2004).Dalam pernyataan sikap tersebut disebutkan ada lima pelanggaran terhadap ketentuan UU No.12/2003 tentang Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2004. Yakni, pertama, terjadi kelalaian dalam proses pendaftaran pemilih sehingga sekitar 30 persen rakyat yang memiliki hak pilih tidak terdaftar. Kelalaian ini melanggar pasal 13 dan 14 UU No.12/2003.Kedua, tenggang waktu untuk sosialiasi calon legislatif hanya satu bulan. Yang seharusnya, menurut pasal 67 UU NO.12/2003, adalah dua bulan sebelum pemungutan suara.Ketiga, terjadi praktek money politics secara massal. Diduga telah terjadi pembelian suara secara besar-besaran. Praktek politik uang ini melanggar pasal 77 UU No.12/2003.Keempat, terjadi keterlambatan dalam pengadaan logistik dan distribusi logistik pemilu yang mengakibatkan kekacauan dan tertundanya proses pemungutan suara di banyak wilayah. Hal ini melanggar pasal 43 UU No.12/2003.Kelima, terjadinya manipulasi saat penghitungan suara, terutama di tingkat kecamatan, sebelum dikirim ke KPU daerah dan KPU. Ini melanggar pasal 97 UU No.12/2003.Atas pelanggaran-pelanggaran di atas maka Aliansi Parpol untuk Pemilu Bersih menilai pemilu tidak sah. "Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan atas desakan sebagian besar pengurus partai kami di tingkat daerah maka kami partai politik peserta pemilu 2004 dengan sangat menyesal menyatakan tidak dapat menerima keabsahan penyelenggaran Pemilu 2004," kata Erros Djarot.Peserta BerkurangNamun, jumlah partai politik yang mengikuti pertemuan ini berkurang dari sebelumnya. Ketua umum Partai Merdeka Adi Sasono, saat ditanya tentang parpol yang menandatangani pernyataan sikap ini, menjelaskan bahwa sepengetahuannya ada tujuh parpol yang tidak ikut pertemuan."Sepengetahuan kami, yang tidak hadir adalah PBB, PDIP, Golkar, PD, PKS, PAN, PKPB. Kita belum tahu alasannya, tapi akan menyampaikan ini kepada partai-partai yang hadir dan tidak hadir untuk dibahas dalam rapat pimpinan masing-masing."Ketika ditanya kenapa pesertanya berubah-ubah, Adi menjawab, "Itulah dinamika politik. Saya kira itu soal teknis. Tidak mengurangi derajat kebersamaan yang tinggi yang dimiliki oleh partai-partai yang ada dengan semangat untuk pemilu bersih." (gtp/)