Pendukung Jefri Noer Demo Kantor Gubernur Riau

Pekanbaru - Sekitar 300 pendukung Bupati Kampar Jefri Noer melakukan aksi demo di halaman kantor Gubernur Riau di Pekanbaru. Mereka menuntut agar Gubernur Riau Rusli Zainal dapat menjalankan hukum yang berlaku. Surat Keputusan penonaktifpan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Ratusan orang yang mengatasnamakan Lembaga Penegak Hukum dan Keadilan Kampar (LPHKK) ini, tiba di halaman kantor Gubernur sekitar pukul 12.30 WIB, Senin (12/4/2004). Berangkat dari Kabupaten Kampar, terpaut 60 km arah barat dari ibukota Provinsi Riau Pekanbaru, mereka menumpang puluhan truk colt diesel.Menurut Ketua LPHKK, Ali Akbar kepada detikcom, Senin (12/4/2004), kehadiran mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Riau Rusli Zainal bahwa surat keputusan pemberhentian sementara terhadap Jefri Noer merupakan keputusan sepihak dan dinilai sangat arogan.Sebab kata Ali, SK pemberhentian terhadap Jefri Noer, hanya berdasarkan desakan demo para siswa dan guru di Kampar yang mempersalahkan Jepri Noer telah melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap Kepala Sekolah SMU Negeri I Air Tiris Kampar, Abdul Latif."Kalau para guru merasa dilecehkan oleh Jefri Noer, mestinya kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Bila lewat jalur hukum itu Jefri terbukti bersalah, barulah selayaknya lewat keputusan DPRD Kampar Jefri diusulkan untuk diberhentikan," kata Ali.Namun pada kenyataannya, pemberhentian terhadap Bupati Kampar hanya dilandasi dengan aksi demo para siswa dan guru. Ali Akbar khawatir, dengan adanya peristiwa di Kampar dimana seorang bupati bisa diberhentikan oleh siswa, maka hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi bagi kepala daerah lainnya."Pemberhentian sepihak tanpa dilandasi hukum yang berlaku terhadap Bupati Kampar itu merupakan bom waktu bagi bupati atau gubernur yang ada di negara ini. Bukan tidak mungkin hal serupa akan berlaku kembali di sejumlah daerah," tegas Ali.Karena itu, Ali mendesak agar kasus pelecehan terhadap guru di Kampar diselesaikan lewat jalur hukum, bukan karena adanya deasakan dari sekelompok orang saja. "Kalau lewat jalur hukum Jepri benar-benar terbukti bersalah, kami sendiri juga siap menerima kenyataan itu. Tapi yang kami lihat dalam masalah ini, justru hukum rimba yang berlaku di Kampar. Mana yang banyak massanya, itu yang dimenangkan. Ini sangat ironis," tutur Ali.Sementara itu, ada tudingan aksi demo pendukung Jefri Noer ini merupakan massa yang mendapat bayaran satu orang Rp 50 ribu. Isu lainnya bagi warga yang ikut mendukung Jefri Noer dijanjikan setiap kepala keluarga akan menerima kebun kelapa sawit seluas 1 hektar.Menanggapi isu, Ali Akbar, menyangkal. Dia bersikeras aksi demo yang mereka lalukan didanai dari swadaya masyarakat sendiri. "Kami yang hadir di sini bukanlah massa bayaran dan kami tidak ada dijanjikan Jefri untuk menerima kebun kelapa sawit. Kehadiran kami hanya ingin meminta kepada pemerintah agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan," demikian Ali. (nrl/)