BPK Tolak Beri Notulen dan Rekaman Rapat KSSK ke Pansus

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan data notulensi dan rekaman rapat KSSK. Alasannya, Menteri Keuangan yang juga mantan ketua KSSK tidak mengizinkan. Anggota dewan dan BPK pun beradu pasal undang-undang.

Ketua BPK Hadi Purnomo membacakan surat penolakan Menkeu tertanggal 14 Desember 2009 dan ditandatangani Sekjen Depkeu Mulya P Nasution. Isinya, dokumen dan notulen hanya dapat diberikan kepada BPK selaku auditor.

"Apabila Pansus membutuhkan, Pansus dapat meminta ke Menkeu selaku mantan Ketua KSSK," kata Hadi Purnomo membacakan surat tersebut dalam rapat konsultasi Pansus-BPK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Hal ini kontan menuai kritik dari anggota Pansus. Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun dari F-PDIP mengatakan Pansus mempunyai kewenangan untuk meminta semua data apa pun kepada warga negara untuk kepentingan penyelidikan.

Gayus mengutip UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR dan pasal 180 UU 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Semua warga negara diwajibkan memenuhi panggilan Pansus dan menjawab semua pertanyaan terkait penyelidikan," kata Gayus merunut UU yang ada.

Tak mau kalah, Hadi Purnomo pun menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Tangung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara. Isinya, keterangan, bahan, data, informasi tidak diperbolehkan diberikan kepada pihak lain, kecuali dalam rangka penyidikan atas dugaan pidana.
(lrn/fay)