Pertemuan dengan tamu pertama Pansus ini akan digelar di Ruang KK I, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009) pukul 10.00 WIB.
"Ini rapat verifikasi atas audit BPK waktu itu," kata anggota pansus dari F-Hanura, Akbar Faizal, saat dihubungi detikcom, Rabu (16/12/2009).
Dalam hasil audit investigasi BPK yang diserahkan ke DPR November lalu, tidak tercantum nama Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), Marsillam Simanjuntak dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 21 November 2008.
Akbar mengatakan, memang BPK hanya menganalisis kebijakan dan bukan orang per orang. Namun, katanya, hal tersebut menjadi penting untuk ditanyakan menyusul pengakuan kehadiran utusan presiden tersebut dalam polemik rekaman Sri Mulyani-Robert Tantular.
"Ini menjadi poin penting karena ada peristiwa itu," ujar Akbar.
Eva Kusuma Sundari dari F-PDIP menyatakan akan menyoroti secara khusus soal landasan hukum, baik terkait Perpu No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), maupun payung hukum rapat Komite Koodinasi (KK).
"Ada apa UKP3R di rapat itu? Apakah juga mempengaruhi kebijakan?" kata Eva.
Hasil audit investigasi BPK menyatakan kelembagaan KK yang beranggotakan Menkeu (sebagai ketua), Gubernur BI (anggota), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (anggota) belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang.
(lrn/nrl)











































