Pansus Panggil Marsillam, Pintu Masuk Panggil SBY

Angket Century

Pansus Panggil Marsillam, Pintu Masuk Panggil SBY

- detikNews
Senin, 14 Des 2009 19:43 WIB
Pansus Panggil Marsillam, Pintu Masuk Panggil SBY
Jakarta - Selain akan memanggil Sri Mulyani dan Boediono, Pansus Angket Bank Century juga akan memanggil Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) Marsillam Simanjuntak. Kehadiran Marsilam dalam rapat Komisi Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 bisa menjadi pintu masuk bagi Pansus untuk memanggil Presiden SBY.

Wakil Ketua Pansus Mahfudz Siddiq mengatakan nama Marsillam tidak disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Oleh karenanya, pemeriksaan Marsillam oleh Pansus akan coba menguak laporan Marsilam kepada Presiden SBY dan juga respon SBY atas laporan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari respon Presiden misalnya, kita bisa mengambil kesimpulan Presiden langsung (atau) tidak langsung juga punya kaitan, ya bisa saja itu dipanggil. Ya kalau ternyata tidak, kita kan tidak bisa mengada-ada untuk memanggil," kata Mahfudz usai rapat pleno pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2009).

Kehadiran Marsilam awalnya diketahui lewat rekaman pembicaraan rapat KSSK yang dibeberkan anggota Pansus Bambang Soesatyo. Bambang menuding ada pembicaraan antara Sri Mulyani dan Robert Tantular.

Namun, tudingan tersebut dibantah Sri Mulyani. Ia mengatakan yang dimaksud Bambang adalah Ketua UKP3R Marsillam Simanjuntak, bukan Robert Tantular. Sri juga menjelaskan kehadiran Marsilam di rapat KSSK sebagai utusan Presiden.

"Pak Marsillam atau Ibu Sri Mulyani itu melapor seperti apa? Apa yang dilaporkan? Apakah ada arahan dari Presiden? Apakah ada respon dari Presiden itu tidak terungkap, justru orang-orang ini yang akan kita periksa dalam rapat pansus," ujar Mahfudz.

Sebelumnya, anggota Pansus dari F-PKS Andi Rahmat juga menegaskan pentingnya pemanggilan Marsillam.

"UKP3R punya tugas khusus dalam penetapan bailout tersebut. UKP3R perlu sekali kita klarifikasi," ujar Andi. (lrn/nwk)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads