Depkum Akan Dirikan Sekolah di Penjara Anak

Jakarta - Menkum HAM Patrialis Akbar membuat terobosan dalam program 100 harinya. Jika selama ini anak-anak yang dipenjara diberi pembinaan seadanya, ke depan perlu dipikirkan nasib dan keberlangsungan haknya dalam bidang pendidikan. Salah satunya dengan membangun sekolah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Tujuan dibangunnya pendidikan di dalam LP untuk memberikan bekal kepada para napi agar setelah keluar dari penjara mereka bisa lebih baik kehidupanya. Tidak hanya dalam konteks etika bermasyarakat, tetapi juga dalam hal pendidikan dan pengetahuan. Diharapkan dengan pendidikan ini mereka mempu menciptakan kreativitas baru untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah keluar dari penjara.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka juga ingin seperti anak lainnya. Kalau kita biarkan begitu, artinya dia tidak berpendidikan. Kalau keluar mau jadi apa?" kata Patrialis kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (14/12/2009).

Menurut politisi PAN ini, untuk mewujudkan sekolah dipenjara itu Depkum HAM sudah menjalin komunikasi dan format kerjasama. Rencananya, jika tidak ada halangan, penandatanganan MoU akan dilakukan pada tanggal 17 Desember mendatang antara Depkum HAM dan pihak Depdiknas.

"Kita sudah ada pembicaraan yang serius, rencananya MoU akan kami tanda tangani tanggal 17 Desember. Jadi nanti sistem pengelolaannya kita kerjasama dengan Depdiknas," papar Patrialis.

Menurut mantan koboi Senayan ini, ijazah yang akan diperoleh oleh peserta didik anak-anak di LP juga bisa digunakan untuk melanjutkan studi setelah keluar dari Lapas. Namun karena sekolahnya tidak seperti sekolah pada umumnya, nanti sistem pendidikan dan ijazah akan disamakan dengan sistem kejar paket A, B dan C.

"Nanti ijazahnya bisa untuk melanjutkan sekolah di luar penjara kalau dia ternyata hanya sekolah beberapa tahun. Kalau melanjutkan ke universitas nanti, ya bisa masuk Universitas Terbuka. Ijazahnya tidak ada cap narapidananya. Hanya seperti kejar peket," jelas Patrialis.

Saat ditanya soal pengelolaan dan tenaga pengajarnya, Patrialis mengaku sudah mengkoordinasikan program terobosannya dengan Mendiknas Muhammad Nuh. Rencana awal pembiayaan sekolah bagi napi di LP akan ditanggung oleh Depdiknas. Begitu juga dengan tenaga pengajarnya.

"Selama ini memang ada pendidikan, tetapi pengelolaannya kan ala kadarnya, gurunya dari para senior-senior napi juga. Nanti di bawah kendali saya, pendidikan di dalam LP akan kita urus secara lebih serius dan bermutu. Gurunya kita datangkan dari luar yang dtentukan Depdiknas," pungkasnya.
(yid/nrl)