Golkar: Hak Angket Century Sebuah Realitas Politik

Golkar: Hak Angket Century Sebuah Realitas Politik

- detikNews
Kamis, 19 Nov 2009 13:06 WIB
Golkar: Hak Angket Century Sebuah Realitas Politik
Jakarta - Fraksi Partai Golkar menilai aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya hak angket untuk mengungkap kasus dana talangan (bailout) Bank Century adalah sebuah realitas politik. Untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, sikap FPG tidak akan gegabah dan sangat hati-hati.

"Kami menunggu hasil akhir audit investigasi dari BPK. Ini bukan berarti sikap FPG melunak dalam mengungkap kebenaran. DPR periode lalu menugaskan BPK untuk melakukan audit investigasi, seyogyanya kita menghormati dan sangat bijaksana bila kita semua menunggu hasil audit tersebut," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin kepada detikcom, Kamis (19/11).

Menurut orang dekat Akbar Tandjung ini, FPG akan menunggu hasil akhir audit investigasi dari BPK. Bila dalam audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan, maka FPG akan segera mendorong penjadwalan untuk pengambilan keputusan di Sidang Paripurna DPR dan mendukung hak anggota tersebut menjadi angket DPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun demikian, lanjut Ade, FPG berpandangan hak angket tersebut haruslah bertujuan mencari kebenaran dan kejelasan secara menyeluruh atas proses pencairan dana talangan tersebut. Jangan sampai hak angket tersebut bertujuan untuk memakzulkan Presiden ataupun pemerintahan yang sah.

"Pada prinsipnya FPG mendukung usulan hak angket Century karena hal itu merupakan hak konstitusional para anggota Dewan. Reaksi anggota Dewan dari FPG merupakan wujud tanggap cepat atas aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat luas terkait masalah ini," jelas Ade.

Ade menilai, terlalu banyak rumor yang berkembang di masyarakat terkait kasus ini. Karena itu, FPG berpandangan hak angket itu harus mengungkap secara jelas apa yang sebenarnya terjadi, apakah pengucuran dana talangan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.

"Bila ada yang tidak sesuai di situ akan terungkap, siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga ke depan pemerintah tidak terbebani lagi oleh gosip atau rumor yang sangat merugikan citranya di mata masyarakat luas," tutupnya.

(yid/nrl)


Berita Terkait