DPD Desak SBY Mereformasi Aparat Penegak Hukum Nakal

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melakukan reformasi besar-besaran di jajaran aparat penegak hukum. DPD berharap SBY konsisten dengan semangat pemberantasan mafia hukum yang telah dideklarasikannya.

"Mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan dan langkah reformasi yang telah diambil terutama menyangkut pengawasan terhadap segenap jajaran lembaga penegak hukum," kata ketua Komite I DPD Farouk Muhammad membacakan rilis resmi DPD dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Atas Wacana People Power' di Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

DPD berharap Presiden tetap menjaga transparansi di tengah kisruh hukum yang makin memanas. Menjaga transparansi itu bisa dilakukan dengan menitikberatkan perhatian pada pembersihan proses penegakan hukum dari mafia peradilan baik pada tingkat pusat maupun di daerah.

"Mendesak Presiden agar langkah penertiban dan penegakan hukum terkait tindak lanjut pemutaran rekaman pada sidang MK 3 November 2009 dengan sungguh-sungguh dijamin dilakukan secara obyektif dan fair serta dipertanggungjawabkan kepada publik," tandasnya.
(van/yid)