Deplu Tak Tahu Isu 2 Politisi RI Terlibat Pedofil di Kamboja

Jakarta - Isu ada calon menteri yang terlibat kasus pedofil bisa jadi hanya isapan jempol. Diduga isu ini terkait kabar burung bahwa ada dua politisi asal Indonesia yang terlibat kasus pedofil di Kamboja pada 2005 silam. Namun, Deplu tidak mengetahui kabar ada dua polisi yang diamankan polisi Kamboja itu.

Saat dikonfirmasi detikcom, Juru Bicara Deplu Tengku Faizasyah mengaku belum mengetahui kabar tersebut. "Waduh, saya tidak tahu, saya malah baru dengar," kata Faizasyah. 

Faizasyah malah menanyakan nama dua politisi itu. Namun, karena tidak ada nama jelas siapa dua politisi itu, maka identitas dua politisi itu pun masih gelap.  "Saya tidak mau berspekulasi, saya tidak tahu," kata Faizasyah yang pada 2005 lalu belum menjabat sebagai Jubir Deplu itu.

Isu adanya kasus pedofil ini bisa jadi beredar setelah ada surat dari sebuah LSM di Kamboja, Licadho (Cambodian League for The Promotion and Defense of Human Rights). Isi surat itu kabarnya benar-benar mencengangkan publik Indonesia. Karena surat inilah, ada isu di Facebook yang mengampanyekan: 'Tolak Pedofil Jadi Menteri'.

Konon, surat itu bertanggal 26 September 2005 dan ditujukan kepada beberapa LSM di Indonesia. Isinya cukup mengejutkan bahwa ada dua politisi asal Indonesia yang ditangkap polisi Kamboja sekitar bulan Juli 2005. Tuduhannya serius: melakukan hubungan intim dengan gadis di bawah umur.

Siapa politisi itu? Sayang, kedua politisi asal Indonesia itu tidak disebut dalam surat itu. Tapi, barangkali gara-gara beredarnya surat inilah yang akhirnya memunculkan isu ada pedofil di jajaran calon menteri SBY.

Ada cuplikan menarik dari dokumen surat berbahasa Inggris yang beredar itu, seperti disampaikan salah seorang pegiat LSM. Cuplikan surat itu berisi sebagai berikut:

"Mungkin pihak kepolisian atau pemerintah setempat telah 'menyelesaikan' kasus ini melalui cara diplomatis dan secara finansial, sehingga kasus ini tidak pernah diungkap ke pers maupun LSM-LSM yang ada. Kantor pemerintah provinsi telah sepakat untuk memeriksa kebenaran isu ini melalui sebuah kerja sama dengan polisi anti perdagangan manusia di Siem Reap. Pihak kami juga bekerja sama dengan seorang mantan polisi Prancis, Christian Guth, yang sekarang bekerja untuk UNICEF, tepatnya di Departemen Anti Perdagangan Manusia."

Aslikah surat itu? Surat itu memang berkop Licadho. Penandatangan surat itu adalah Naly Pilorge, yang tertulis sebagai direktur Licadho. Namun, pegiat LSM yang mengaku menerima surat itu menyatakan belum ada jaminan bahwa surat tersebut benar-benar asli. Bisa jadi surat kaleng, untuk merusak nama Indonesia. Detikcom sudah mencoba menghubungi Licadho, namun belum ada jawaban hingga Rabu (21/10/2009).

Kabarnya banyak LSM yang dikirimi surat itu, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mendapat surat itu. Namun, Heru Hendratmoko, Ketua AJI saat itu, ketika dihubungi detikcom mengaku tidak tahu. "Saya lupa, apalagi itu tahun 2005. Ribuan surat yang masuk. Saya tidak membenarkan surat tersebut ada apa tidak, yang jelas saya tidak memberikan komentar," kata Heru.

(asy/nrl)