Kementerian Teknis Sebaiknya Diisi Profesional

Jakarta - Dalam penyusunan kabinet, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mengisi kementerian bidang teknis dengan orang-orang profesional. Hal ini dinilai penting bagi kualitas kinerja kementerian ke depan.

"Bahwa profesional yang punya latar belakang politik, juga nggak masalah," kata pengamat politik dari LIPI Syamsudin Haris usai acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2009).

Ia mencontohkan kementerian teknis tersebut antara lain, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pekerjaan Umum, Keuangan, dan Pendidikan. "Yang penting agar bagaimana politisi (murni) tidak mengisi kementerian teknis," tegasnya.

Syamsudin pun meyebut kementrian bidang Sosial dan Agama sebagai kementrian yang bisa diisi politisi murni karena sifatnya tidak teknis.

Lebih lanjut Syamsudin menganjurkan agar kabinet SBY mendatang tidaklah terlalu gemuk. Batas maksimal jumlah kementrian dalam UU 39/2008 tentang Kementrian Negara sebanyak 34, katanya, janganlah dipaksakan.

Selain itu, ia juga meminta agar agenda kabinet 5 tahun mendatang harus jelas dan matang konsepnya. "Jangan dibiarkan kosong," pungkasnya.

(lrn/rdf)