.webp)
"Ini masalahnya sederhana. Kami minta klarifikasi. Jangan tiba-tiba menggambarkan pemerintah demam panggung menghadapi sorotan publik," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Marzuki Darusman dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2009).
Hampir seluruh perwakilan fraksi hadir dalam jumpa pers ini. Mereka di antaranya Effendi Choirie dari FKB, Deddy Djamaludin Malik dari FPAN, Sidarto Danusbroto dari FPDIP, Markus Silano dari FPD, Tosari Wijaya dari FPPP, Al Muzammil Yusuf dari FPKS, Marzuki Darusman dari FPG, Constant Ponggawa dari FPDS, dan Ketua Panja RUU RN Guntur Sasono dari FPD yang datang telat. Hadir juga Ketua Komisi I Theo L Sambuaga.
Di hari-hari terakhir pengesahan RUU RN, setelah mendapat kritikan bertubi-tubi dari masyarakat sipil dan pers, Presiden SBY akhirnya meminta RUU yang sedang dibahas di DPR untuk diperbaiki. Menhan, yang sebelumnya sangat bersemangat dalam pembahasan, bahkan mengatakan DPR-lah yang berinisiatif mengebut pembahasan, bukannya pemerintah.
Deddy Djamaludin Malik menegaskan pernyataan Menhan telah menyinggung perasaan pihaknya. Anggota dewan, kata Deddy, hanya berpikir untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. RUU RN telah masuk program legislasi nasional DPR periode ini, sehingga menjadi kewajiban untuk diselesaikan mengingat akhir masa jabatan DPR pada akhir September 2009.
"Pernyataan itu sama sekali tidak berdasar," cetus Deddy.
Guntur Sasono, ketua panja yang berasal dari partainya presiden, mencoba
mendinginkan suasana. Menurutnya, dalam proses legislasi memang harus mengakomodir semua aspirasi masyarakat.
Komisi akan memanggil Menhan Juwono pada Rabu 16 September 2009 siang ini untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
"Jadi besok kita bicarakan lagi," ujar Guntur singkat seraya menenangkan suasana.
(lrn/anw)
