"Ada banyak kepentingan, itu tidak gratis. Karena kita juga ditawari dan kita tidak mau karena berpikir nanti yang rugi kita sendiri," ujar juru bicara Tim 16 korban lumpur Lapindo, Wisnu Aji Karebet, Senin (7/9/2009).
Wisnu menuding, 18 korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dimanfaatkan oleh pihak Lapindo. "Kita menyebut mereka selama ini adalah warga 'binaan' Lapindo," cetus Wisnu.
Pria yang pernah datang ke Jakarta beserta ribuan korban lumpur Lapindo tahun 2008 lalu ini tidak heran atas langkah yang diambil oleh GKLL. Perpecahan di tubuh para korban lumpur selama ini menurutnya juga memang hal yang biasa.
"Dari dulu kita memang pecah, diadu," imbuhnya.
Pada prinsipnya, Wisnu yang tergabung dalam Tim 16 --
nama Tim 16 diambil dari 16 RT yang terdapat di Perumahan Tanggulangin Sejahtera (Perum TAS) Sidoarjo -- ini tetap berpendirian agar PT Lapindo Brantas melaksanakan Perpres Lapindo.
"Kita inginnya aturan yang ada dilaksanakan. Perpres kita minta dilaksanakan," pinta Wisnu.
Saat ditemui korban lumpur kemarin, Ical mengaku sempat bersedih karena dianggap tidak bertanggung jawab dalam kasus lumpur Lapindo ini. Banyak orang yang berdemo ke rumahnya. Kantor Menko Kesra pun sempat dilempari lumpur.
"Ada lebih banyak lagi black campaign," aku Ical.
Menurut Ical, hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan uang Rp 6,2 triliun, walaupun saham Bakrie di Lapindo hanya 20 persen. Ical menyatakan 12.000 orang sudah mendapatkan bantuan dan sisanya hanya 100 orang yang belum.
Ical berjanji untuk memenuhi undangan syukuran korban lumpur yang akan digelar pada tanggal 9 September 2009 nanti.
Perwakilan GKLL, Khairul Huda saat bertemu Ical kemarin menjelaskan, undangan tersebut tidak ada maksud apa-apa. Hal ini juga tidak berkaitan dengan pencalonan Ical sebagai Ketua Umum Golkar.
"Kami korban lumpur tidak ada kaitan dengan Golkar. Korban pun tidak tahu kalau Pak Ical maju sebagai kandidat ketua Golkar," jelas Khairul.
(anw/nrl)










































