Ketua DPR Minta Pemerintah Lebih Hati-hati Ekspor Senjata

Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono meminta jajaran pemerintah yang terlibat dalam jual beli senjata lebih berhati-hati. Hal ini untuk menghindari masalah dalam pengiriman seperti yang terjadi pada kapal pengangkut 110 senjata pesanan Mali dan Filipina.

"Kita harus menjaga pengiriman senjata keluar negeri secara ilegal. Bahwa di tengah jalan ada yang mencuri itu urusan perusahaan ekspedisi yang tidak bertanggungjawab," ujar Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2009).

Menururt Agung, Pindad sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Yang bertanggungjawab selanjutnya adalah perusahaan pengekspor yang menyalurkan barang ke Filipina.

"Menurut keterangan ada batasan-batasannya. Pindad dengan tugasnya hanya memproduksi lalu diteruskan pihak yang mengeksport," kata Agung.

Agung ingin agar Pemerintah tetap menjaga hubungan baik dengan Filipina dan memilih jalan komunikasi untuk meluruskan persoalan.

"Jangan merusak hubungan baik antara negara ASEAN artinya pemerintah harus lebih ketat mengawasi pengiriman senjata itu," ujar Agung.

Sebelumnya, Komisi I DPR bersama jajaran Menkopolhukam membahas permasalahan distribusi 110 senjata buatan Pindad ke Filipina. Dalam pertemuan itu, Menhan mengungkapkan sejumlah senjata Pindad hilang di tengah jalan.

Saat ini, polisi Filipina sedang menyelidiki hal itu. Belum diketahui ke mana senjata-senjata itu raib.

(van/ken)