KPK: Birokrasi Buruk Picu Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai buruknya birokrasi di Indonesia sebagai penyebab maraknya korupsi. Koordinasi yang baik antara KPK, Polri dan Kejagung mutlak diperlukan untuk memberantasnya.

"Di Indonesia orangnya baik-baik namun sistem birokrasinya yang membuat tidak baik dan korupsi" ujar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Dedi Rahim.

Hal ini disampaikan Dedi dalam seminar bertema "Mengkaji Modus Korupsi dan Upaya Pemberantasannya," di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2009).

Dalam kesempatan itu, Dedi mengharap kerjasama yang baik dengan Polri dan Kejagung dalam pemberantasan korupsi.

"Jumlah KPK hanya 400 orang tentu akan berat kalau tidak dibantu Kejagung yang memiliki puluhan ribu jaksa," pinta Dedi.

"Kami menangani besan Presiden bukan hal yang enteng. Kami tentu membutuhkan koordinasi yang baik dengan Kejagung dan Polri," lanjutnya.

Dedi mengaku pihaknya sudah melakukan survei dan faktor ekonomi juga mendorong korupsi.

"Kita tanya responden bagaimana supaya tidak korupsi lagi, jawabannya dinaikkan gajinya. Setiap hari PNS membawa kertas A4 dari kantor itu kalau dihitung-hitung di Indonesia ratusan juta rupiah setahun," beber Dedi.

Namun demikian, Dedi mengungkapkan bahwa tidak serta merta kenaikan gaji akan membersihkan Indonesia dari korupsi. Menurutnya kesadara masyarakat jauh lebih penting dalam pemberantasan korupsi.

"Tidak cukup hanya dengan peningkatan gaji, harus ada peningkatan kualitas kerja dan sumber daya manusia," ungkap Dedi.

(van/irw)