Warga Tak Ber-KTP Akan Diusir dari Bekasi

Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi menginstruksikan seluruh perangkat lingkungannya memperketat masalah kependudukan.

Pasca ditemukannya ratusan kilogram bahan peledak di Perumahan Puri Nusaphala, Jatiasih, semua penduduk yang tinggal di Kota Bekasi harus melengkapi diri dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas yang jelas.

"Jika ada penduduk yang mencurigakan atau tidak memiliki kartu identitas yang jelas, pengurus RT/RW bisa mengusirnya. Ini instruksi agar kita tidak kecolongan lagi,” kata Walikota Bekasi Mochtar Mohammad seusai menghadiri upacara Peringatan HUT ke-64 RI di Bekasi, Senin (17/08/09).

Menurut Mochtar, setelah Densus 88 Antiteror Mabes Polri menggerebek sebuah rumah di Jatiasih, pihaknya langsung mengumpulkan seluruh camat dan lurah. Walikota meminta seluruh perangkatnya tidak lagi bermain-main dalam masalah kependudukan, termasuk memudahkan siapa saja untuk membuat kartu identitas.

"Kami juga terus melakukan razia rumah-rumah kontrakan. Apalagi, selain Jatiasih, masih ada tiga titik di Kota Bekasi yang sedang kami pantau," ujar Mochtar. Namun, Walikota enggan menyebut tiga wilayah yang menjadi pemantauannya. Dia mengaku sudah melaporkan masalah ini kepada pihak terkait, termasuk Densus 88 Mabes Polri.

Sementara itu, di sela-sela perayaan HUT ke-64 RI, Pemkot Bekasi secara khusus memberi penghargaan kepada Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Kapolres Bekasi, dan pengurus lingkungan Perumahan Puri Nusaphala Jatiasih, Bekasi.

Mereka dianggap berjasa membongkar jaringan teroris, sehingga tidak banyak warga Bekasi yang menjadi korban. “Jika rumah itu tidak segera dibongkar, bukan tidak mungkin akan ada ribuan warga Bekasi yang menjadi korban,” kata Mochtar.
(iy/iy)