MTI Duga Kepala BPKP Cari Muka ke SBY

BPKP Tak Berwenang Audit KPK

MTI Duga Kepala BPKP Cari Muka ke SBY

- detikNews
Jumat, 26 Jun 2009 10:55 WIB
MTI Duga Kepala BPKP Cari Muka ke SBY
Jakarta - Rencana Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan mengaudit KPK dianggap langkah ngawur. Sebab, BPKP adalah alat presiden untuk melakukan pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah. Sementara, KPK bukan lembaga pemerintah dan tidak bertanggung jawab kepada presiden.

"Secara ketatanegaraan BPKP adalah alatnya presiden untuk pengawasan keuangan di pemerintahan. Apakah KPK adalah organnya pemerintahan? Secara tata negara bukan," kata Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid kepada detikcom, Jumat (26/6/2009).

Hamid menjelaskan, KPK bukan organ pemerintahan di bawah presiden, sehingga tidak ada wewenang BPKP untuk mengaudit KPK, atas alasan apa pun. "Yang punya wewenang BPK," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hamid curiga, Kepala BPKP Didi Widayadi mempunyai tujuan tertentu dengan rencananya mengaudit KPK. Didi mengaku audit atas perintah Presiden SBY. Sementara Presiden SBY, lewat Mensesneg Hatta Rajasa dan staf ahli presiden bidang hukum, Denny Indrayana, membantahnya.

Menurut Denny Indrayana, tidak ada instruksi presiden terkait audit KPK. Bahkan menurut Denny, BPKP tidak berhak mengaudit KPK. "KPK bukan bagian dari pemerintah, sehingga BPKP sebagai auditor internal pemerintah, tidak berwenang untuk mengaudit KPK," jelas Denny.

Pihak yang berwenang untuk mengaudit KPK, lanjut Denny, adalah BPK. Hal ini sesuai dengan UUD 1945. "Presiden SBY sendiri, yang sangat menghormati konstitusi sangat menghormati KPK," tutupnya.

"Yang mencurigakan gerak Kepala BPKP ini inisiatif sendiri untuk cari muka sama presiden agar dipakai lagi," duga Hamid. Menurut Hamid, jikalau ternyata SBY memang menyuruh Kepala BPKP memeriksa KPK, itu perintah yang naif. "Masa iya sih SBY senaif itu, KPK bukan obyek pemeriksaan BPKP. Kalau benar menyuruh ini berita besar," cetusnya.

Hamid melihat rencana audit ada dua kemungkinan. "Pertama ini adalah kegenitan Ketua BPKP untuk cari muka, atau blunder dari presiden bahwa itu (audit) melampaui wewenang. Kita harus tanya yang bersangkutan (Didi)," ujarnya.

Sementara itu Didi Widayadi yang dihubungi mematikan ponselnya saat ditelepon. Pesan singkat juga tidak dibalasnya. (anw/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads