Tangkapi Pengemplang BLBI di Singapura Bisa Gunakan Perjanjian PBB

Jakarta - Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang diharapkan bisa mengembalikan uang negara yang dibawa kabur para obligor BLBI telah kandas. Meski begitu, pemerintah Indonesia tidak boleh menyerah.

"Perjanjian ekstradisi bagus tapi itu bukan satu-satunya cara untuk menangkap pengemplang BLBI yang hidup nyaman di Singapura," kata peneliti hukum Indonesia Corruption Wacth (ICW) Febri Diansyah kepada detikcom, Kamis (19/3/2009).

Febri kemudian mencontohkan adanya perjanjian PBB untuk melawan korupsi. "Meski Singapura tidak ikut menandatangani, tapi itu kan taraf internasional, jadi bisa digunakan," lanjutnya.

Menurut Febri, sebenarnya penangkapan para pengemplang di luar negeri bisa dilakukan asalkan pemerintah Indonesia tegas dalam penegakan hukum. "Jangankan di Singapura, perampasan aset di Swiss saja bisa dilakukan, tapi harus jelas dulu, aset itu hasil apa," kata Febri.

"Kalau sudah diputuskan itu hasil korupsi, akan lebih gambang mengambilnya," lanjutnya.

Diduga, obligor BLBI yang ngumpet di Singapura berjumlah lebih dari 5 orang. Salah satunya adalah Sjamsul Nursalim, bos BDNI yang memiliki utang Rp 28,4 miliar. Sjamsul memang telah mengembalikan 17,36 persen utangnya, namun lainnya belum diselesaikan. Anehnya Sjamsul telah mengantongi surat keterangan lunas (SKL). (ken/iy)