Hal itu diungkapkan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr H. Haedar Nashir kepada wartawan di kantor Jl Cik Di Tiro No 23, Yogyakarta, Senin (2/3/2009). "Awal tahun ini, kita dihadapkan beberapa kasus yang mencengangkan dan membuat resah banyak pihak yaitu fenomena dukun Ponari," ungkap Haedar.
Menurut dia, kasus Ponari dan praktek perdukunan serupa mulai menjamur di beberapa daerah. Hal itu bukan hanya fenomena praktek pengobatan di luar logika ilmiah kesehatan. "Kami melihat ada aspek lain di luar itu, ada eksploitasi untuk dijadikan komoditas. Ini harus disikapi," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Haedar, meski tidak akan membahas soal calon presiden, Muhammadiyah tetap akan menyoroti masalah kepemimpinan nasional. Saat ini ada banyak orang yang beranggapan mudah menjadi seorang presiden. Mereka dengan mudah mendeklarasikan diri sebagai capres.
"Padahal kita tahu menjadi presiden atau seorang pemimpin itu tidak mudah. Kita prihatin masalah-masalah seperti itu," kata dia.
Berkaitan dengan pemilu, kata dia, Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan surat keputusan No 160 Tahun 2008 tentang larangan rangkap jabatan menjadi pengurus Organisasi Muhammadiyah dan Calon Anggota Legislatif. "Ini kita lakukan sebagai rasionalitas untuk menghindari abuse of power," pungkas dia. (bgs/asy)











































