Panggil Kapolri dan Menko Polhukam, SBY Tinjau Ulang Pemekaran

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Menko Polhukam dan Kapolri untuk meminta laporan terkait demo tuntutan pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) yang berlangsung anarkis. Demo yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat itu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk meninjau ulang pemekaran.

"Saat ini semacam ada pemikiran untuk melakukan evaluasi terhadap pemekaran kabupaten  atau kota yang ada. Sejauh mana pemekaran memenuhi harapan rakyat dan masyarakat," ujar Mensesneg Hatta Rajasa di Istana Negara, Jl Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (6/2/2009).

Pada prinsipnya, lanjut Hatta, pemekaran harus memenuhi kriteria dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan daerah. "Ada persyaratan pemekaraan, sejauh ini tidak dipenuhi, maka tidak mungkin dilakukan pemekaran," katanya.

"Pemekaran tidak hanya menyita dana yang tak terbatas. Tapi apakah SDM juga siap," pungkasnya.

Saat ini rapat masih berlangsung. Rapat dilakukan secara tertutup.

(lrn/nrl)