Pelayanan Payah Timbulkan Dugaan Adanya Gratifikasi Haji

Jakarta - Pelayanan haji yang buruk dengan biaya yang tinggi memunculkan dugaan adanya gratifikasi pada penyelenggaraan haji. DPR sedang menggodok langkah untuk mengajukan hak angket untuk mempertanyakan pelaksanaan haji tahun ini.

"Saya tidak bisa memvonis seperti itu, tapi dugaan-dugaan itu muncul karena melihat harganya tambah naik, tapi pelayanannya buruk," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2008).

Menurut Agung, jamaah haji Indonesia harus berjalan kaki 18 km tanpa ada trasportasi yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa setiap hari salat di masjid. "Ini semua cerminan buruknya pelaksanaan haji kita," katanya.

Agung berharap usulan 121 anggota dewan untuk menggulirkan hak angket haji bisa langsung ditindaklanjuti setelah masa reses berakhir pada 19 Januari 2009. "Yang penting prosedurnya disahkan dulu, ini kan baru hak angket anggota belum jadi hak angket DPR," katanya.

Sebelumnya ICW melaporkan adanya anggota Komisi VIII DPR yang menerima gratifikasi terkait pelaksanaan haji tahun 2005-2006. (nal/iy)