Depkum HAM Keluarkan Tarif Baru Layanan Sisminbakum

Jakarta - Kasus sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) Depkum HAM telah menyeret sejumlah nama pejabat di departemen yang dipimpin Andi Matalatta itu. Meski begitu, pelayanan publik sisminbakum terus berjalan. Bahkan sisminbakum telah menetapkan tarif layanan terbaru.

"Pelayanan publik tidak terhenti. Kita sudah tentukan tarif baru," ujar Sekjen Depkum HAM Abdul Bari Azed usai acara Konferensi Nasional di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (9/12/2008).

Namun Abdul masih enggan menjelaskan rincian tarif terbaru sisminbakum tersebut. Menurut Abdul, meski barang-barang yang berada di sisminbakum telah disita oleh Kejagung, pelayanan tetap bisa dijalankan.

Karena Kejagung telah menyerahkan lagi barang sitaan tersebut kepada direktorat sisminbakum supaya bisa tetap menjalankan pelayanan ini.

Menurut Abdul, Depkum HAM juga telah mengambil langkah-langkah terkait kasus ini. Pihaknya juga akan meninjau kembali kesepakatan antara Depkum HAM dengan PT Sarana Rekatama Dinamika. Negosiasi ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat.

"Tapi kami sarankan agar di stop saja," tandasnya. (mok/gus)