Sebagian Guru Agama Islam di Jawa Belum Bisa Ajarkan Pluralitas

Jakarta - Sebanyak 62 % guru-guru agama Islam sekolah umum di Jawa menolak orang non muslim menjadi pemimpin publik. Selain itu sebagian guru agama Islam di Jawa juga tidak toleran dan anti pluralitas.

Penolakan terhadap pemimpin non muslim menjadi pemimpin mulai dari pemilihan kepala sekolah hingga Pemilu legislatif. "Para guru masih belum bisa mengajarkan pluralitas dan sikap toleran. Padahal, sikap dan pandangan Islam, guru agama harus mendukung dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam," kata Direktur Pusat Kajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Jajat Burhanudin, di Galeri Lontar, Jalan HOS Cokroaminto, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2008).

Lebih lanjut, dari data survei lembaganya, para guru yang mengajar di sekolah umum tersebut, 68% responden menolak non muslim menjadi kepala sekolah dan 30% responden mendukung Pemilu hanya untuk memilih wakil rakyat yang memperjuangkan syariat Islam.

Survei dilakukan terhadap 500 guru di 500 SMA/SMK di Jawa selama kurun Oktober 2008. Responden dipilih dengan menggunakam metode random acak sederhana. Selain itu juga dilakukan wawaancara terstruktur terhadaap 200 siswa di 50 kota/kabupaten. "Metode simple random sampling yang kami gunakan memiliki margin error lebih kurang 5%," ujarnya.

Sikap tidak toleran dalam beragama juga bisa dilihat 21% responden mengaku orang yang keluar dari agama Islam harus dibunuh. Selain itu, 79% guru melarang anak didiknya mempelajari agama non Islam. "Yang lebih memprihatinkan, 75 % guru mengajarkan siswa muslim untuk mengajak non muslim mempelajari Islam. Ini menunjukkan sikap beragama yang eksklusif tidak hanya berlaku di sekolah, " tuturnya.

Pemilihan corak geografis sekolah memperhatikan corak geografis pada umumnya SMA/SMK di Jawa. Yaitu 41% guru SMA di kotamadya, 25% guru SMA di kabupaten dan 28% guru SMA/SMK di kecamatan. "Sisanya yang 5% merupakan guru SMA/SMK di  pedesaan,"pungkasnya. (asp/nrl)