Dephan/TNI Janji Tingkatkan Kualitas Akuntannya

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memberikan pendapat atau melakukan disclaimer atas laporan keuangan Dephan/TNI. BPK menilai, Dephan/TNI belum memiliki sistem akuntansi yang baku dan personel yang menguasai ilmu akuntansi secara memadai. Dephan/TNI pun berjanji meningkatkan kualitas akuntannya.

"Dephan/TNI tidak memiliki sistem komputer yang baik dan tidak memiliki pengawasan yang baik atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)," ujar Ketua BPK Anwar Nasution saat menggelar rapat pertanggungjawaban keuangan negara di Lingkungan Dephan dan TNI di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2008).

Anwar menjelaskan, dengan belum diterapkannya SAI, terjadi perbedaan catatan realisasi yang signifikan antara Dephan/TNI dengan Departemen Keuangan. Selain itu, Dephan/TNI juga belum menggunakan SSBP atau Surat Setoran Bukan Pajak dan tidak melalui kas negara.

BPK juga menilai, manajemen logistik dan alutsista Dephan/TNI maupun inventarisasi aset-asetnya belum baik.

"Pengelolaan kas dan rekening di Dephan/TNI belum terpadu, transparan, dan akuntabel," kata Anwar.

Namun Anwar melihat Dephan/TNI masih memiliki titik terang untuk akuntabilitas dan transparansi laporan anggarannya. Anwar bahkan memuji Dephan/TNI sebagai pelopor untuk pelaksanaan transparansi anggaran.

"Saya memuji TNI dan saya memuji Dephan karena telah membuat semacam skema dengan target pencapaian dan waktu penyelesaian yang jelas. Ini tentunya bukan omong kosong," ujarnya.

Anwar juga menjelaskan, masalah pengalihan kepemilikan dan pengalihfungsian aset tidak hanya terjadi di tubuh Dephan/TNI, tetapi juga di tubuh departemen-departemen maupun instansi pemerintah yang lain.

"Kalau ngomong brengsek semuanya brengsek. Itu tidak hanya terjadi di TNI. Di tempat saya bekerja pun, di UI Rawamangun, ada kejadian seperti itu," katanya memberi contoh.

Menanggapi laporan keuangannya yang disclaimer itu, Menhan Juwono Sudarsono berjanji untuk meningkatkan kemampuan para personel di Dephan dan TNI dalam melakukan SAI.

"Kita akan meningkatkan mutu ilmu akuntansi para perwira, baik di pusat maupun di daerah, karena merekalah yang merinci pengeluaran secara jelas." ujar Juwono.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pun menyambut baik adanya rapat bersama BPK ini. Dia menjelaskan, TNI masih kesulitan melakukan inventarisasi aset karena besarnya organisasi dan alutsista yang mereka miliki. Namun Mabes TNI berjanji memperbaiki kinerjanya.

"Itu laporan dari KSAL, itu 1 kapal itemnya ada 1.400. Pesawat juga sama," ujar Djoko mencontohkan.

Rapat bersama BPK ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat di Dephan serta jajaran Mabes TNI dan para komandan satuan TNI. (sho/nrl)