AS Hapus Korut dari Daftar Negara Teroris, Jepang Protes

Tokyo - Pemerintah AS telah menghapus Korea Utara (Korut) dari daftar negara-negara pendukung terorisme. Pemerintah Jepang memprotes keputusan AS tersebut.

Perdana Menteri (PM) Jepang Taro Aso mengatakan, pemerintahannya memahami keputusan AS itu sebagai cara untuk melanjutkan pembicaraan nuklir 6 negara yang mandek.

"Namun kami telah menegaskan bahwa kami tidak senang dengan penghapusan itu," cetus Aso seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (14/10/2008).

Pemerintah Jepang bersikeras, Korut harus berbuat lebih banyak untuk mengungkap nasib beberapa warga sipil Jepang yang diculik rezim komunis itu pada tahun 1970-an dan 1980-an. Tanpa itu, Jepang tidak bersedia memberikan bantuan energi dan ekonomi kepada Korut sesuai perjanjian perlucutan nuklir oleh 6 negara.

"Selama tidak ada kemajuan mengenai isu penculikan, kami tidak akan merespon permintaan (energi dan ekonomi) tersebut," tandas PM Aso.

Hiroyuki Hosoda, sekjen partai berkuasa Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), juga menegaskan pemerintah Jepang akan tetap menerapkan kebijakan keras terhadap Korut.

Pekan lalu, Jepang memperbarui sanksi larangan impor dari Korut. "Pemerintah akan terus mengambil sikap keras terhadap Korut," tegas Hosoda.

Isu penculikan menimbulkan emosi mendalam di Jepang. Pemimpin Korut Kim Jong-Il mengakui penculikan itu pada tahun 2002. Dia telah mengizinkan lima korban penculikan kembali ke Jepang. Kim bersikeras bahwa 8 korban lainnya telah meninggal. Namun hal itu diragukan oleh publik dan pemerintah Jepang. Karena itu pemerintah Jepang terus mendesak pemerintah Korut untuk mencari tahu nasib mereka.

(ita/iy)