Agar Publik Tak Salah Pilih Caleg, KPK Harus Sebut Nama

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih 400 traveller's cheque untuk 41 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. KPK didesak mengumumkan nama tersebut agar masyarakat tidak salah pilih caleg pada Pemilu 2009.

"KPK harus umumkan agar masyarakat tidak salah pilih. KPK umumkan itu tidak ada yang salah," ujar Koordinator Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (Ganti Polbus) Jeirry Sumampow kepada detikcom, Kamis (11/9/2008).

Menurut Jeirry, data temuan PPATK sudah jelas siapa yang menerima. Oleh karena itu KPK jangan ragu untuk mengumumkan nama-nama tersebut.

Jika KPK sudah mengumumkan nama tersebut, lanjut Jeirry, dan ternyata nama tersebut dicalegkan kembali, parpol sebaiknya segera mencoretnya.

"Data dari PPATK kan kuat. Sebaiknya orangnya ditarik dari daftar calon sementara (DCS), kan kalau sekarang masih ada waktu," kata dia.

Jeirry menilai, tindakan KPK yang mengelak menyebut 41 nama anggota DPR tersebut karena adanya tekanan dari parlemen. Namun dia berharap agar KPK tetap netral dalam mengungkap kasus.

"Saya kira mungkin dalam pertemuan KPK dengan DPR beberapa waktu lalu ada kesepakatan. Yang pasti banyak kasus DPR terkait parpol besar yang diungkap, KPK mendapat tekanan yang tinggi dari parlemen," tandas Jeirry. (nik/nrl)