Tolak Revisi UU, KPK Memohon Jokowi Turun Tangan

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Agus berharap Jokowi konsisten untuk tidak melemahkan KPK.

"KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden," kata Agus dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

"KPK percaya Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK," imbuh Agus.

Agus pun mengatakan setidaknya Jokowi membahas lebih dulu soal revisi UU KPK itu dengan akademisi, lembaga terkait, dan publik. Harapan yang sama disebut Agus berlaku pula untuk revisi KUHP.

Baca juga: KPK Ungkap 9 Poin Draf Revisi UU yang Berisiko Lumpuhkan KPK

"Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi," kata Agus.

Sebelumnya, pada hari ini, semua fraksi di DPR telah menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah.

Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin Dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.



Tok! Seluruh Fraksi DPR Setuju Revisi UU KPK:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/fdn)