PPI Taiwan: Ada Kelebihan Jam Kerja Mahasiswa, tapi Bukan Kerja Paksa

Jakarta - PPI Taiwan mengklarifikasi dugaan mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa seperti kabar yang ramai beredar. Dari hasil penelusuran, PPI Taiwan menilai istilah 'kerja paksa' tidak tepat.

Pernyataan PPI Taiwan ini dimuat di situs mereka, ppitaiwan.org, pada 2 Januari 2019. Pertama, PP Taiwan mengaku sudah menaruh perhatian pada program double track atau kuliah dan magang. Program ini adalah salah satu program legal di bawah kebijakan New Southbound Policy (NSP) dengan nama Industrial Academia Collaboration. Ada 69 universitas dan 6-10 universitas yang fokus pada pelajar dari Indonesia.

Baca juga: Dugaan Kerja Paksa di Taiwan, Kemlu Setop Rekrut Mahasiswa Magang

Secara berkala, PPI Taiwan mengidentifikasi masalah di program ini dan melaporkannya ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei). PPI Taiwan menegaskan mahasiswa yang bekerja magang ini menjalankan aktivitasnya secara legal.

"Pelajar yang mengikuti program ini harus bekerja adalah legal. Teman-teman mahasiswa memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada beasiswa. Ada beberapa universitas hanya memberikan beasiswa 6 bulan sampai 1 tahun saja," kata PPI Taiwan.

PPI Taiwan juga mengonfirmasi langsung ke mahasiswa di beberapa universitas yang disebut dalam pemberitaan di Taiwan dan internasional. Ternyata, memang ada kelebihan jam kerja mahasiswa.

"Setelah kami mengonfirmasi ke beberapa mahasiswa di universitas yang disebut dalam pemberitaan, memang ada kelebihan jam kerja dari yang telah ditentukan (20 jam per minggu untuk pelajar). Seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji dan kata 'kerja paksa' sebenarnya kurang tepat untuk hal ini. Sejauh ini ada beberapa mahasiswa yang mengeluh capek dan ada juga beberapa mahasiswa yang menikmati hal ini," ungkap mereka.

Baca juga: Kampus di Taiwan Bantah Suruh 'Kerja Paksa' ke Ratusan Mahasiswa Indonesia

PPI Taiwan berpendapat hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Pemerintah diminta turun langsung ke Taiwan sehingga bisa melihat langsung implementasi program kuliah magang, termasuk peran dan keterlibatan agen.

"Dengan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah (saat ini ada lebih dari 6.000 pelajar di Taiwan) dengan berbagai dinamika permasalahan yang dihadapi, sudah selayaknya dipertimbangkan untuk adanya staf pendidikan yang setara dengan atase untuk membantu pemerintah mengelola, me-monitoring, dan mengevaluasi program-program kerjasama yang ditawarkan antara Indonesia dan Taiwan," kata PPI Taiwan memberi saran.

Baca juga: Cek ke Kampus, Kementerian Pendidikan Taiwan Bantah Mahasiswa RI Kerja Paksa

Terkait kabar ini, kampus di Taiwan yang disebut melakukan kerja paksa, Hsin Wu Technology University, dengan tegas membantah. Berdasarkan keterangan tertulis dari Hsin Wu Technology University yang dikirim oleh Direktur Divisi Media Informasi Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta Kendra Chen, Kamis (3/1/2019), pihak kampus dengan tegas menyatakan apa yang beredar sama sekali berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Pada Jumat siang hari ini, redaksi mendapatkan surat dari mahasiswa Indonesia khususnya di Hsing Wu University yang menempuh kuliah dalam program Industry-Academia Collaboration. Dalam surat bertajuk 'Keberatan dan Petisi' itu disertakan tanda tangan 38 mahasiswa dan pernyataan yang pada intinya menyatakan pemberitaan media lokal mengenai kerja paksa, salah. Para mahasiswa memastikan pihak universitas tidak memberlakukan kerja paksa dan juga tidak memberikan makanan dari bahan babi kepada para mahasiswa.


Saksikan juga video 'DPRD Babel Minta Kepastian Nasib 294 Mahasiswa di Taiwan':

[Gambas:Video 20detik]

(imk/fjp)