Senin 19 November 2018, 17:13 WIB
Polisi Hadang Massa Buruh yang Mau Demo di Rumah Gubernur Banten
Buruh demo di Banten (Bahtiar/detikcom)
Serang -
Kepolisian dari Polres Serang Kota, Polda Banten, bersama TNI menghadang massa buruh yang datang dari wilayah industri Serang dan Tangerang Raya. Massa buruh ditahan memasuki wilayah kota.
Pantauan detikcom, ribuan orang dihadang di lampu merah kawasan Parung di Jl Serang-Jakarta. Ribuan buruh dihadang memasuki wilayah pusat kota, yang awalnya hendak melakukan aksi di depan rumah dinas Gubernur Banten.
Ribuan buruh ini awalnya hendak menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Massa mulai datang dari wilayah Tangerang Raya sekitar pukul 16.00 WIB.
Karo Ops Polda Banten Kombes Hermansyah mengatakan penyekatan massa buruh di Jl Serang-Jakarta agar buruh tidak melakukan aksi di rumah dinas Gubernur. Karena rumah dinas ada di jalan protokol dan di tengah kota.
"Kalau masuk kota, banyak yang terganggu. Kita tak izinkan karena itu jalan protokol," kata Hermansyah kepada wartawan, Serang, Banten, Senin (19/11/2018).
Menurutnya, massa buruh diberi alternatif untuk melakukan aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B.
Sementara itu, Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin mengatakan, jika massa buruh memaksakan menggelar aksi di depan rumah dinas, hal itu dikhawatirkan akan melumpuhkan kota. Mereka diminta menyampaikan aspirasi di kawasan pemerintahan.
"Hal itu tidak dimungkinkan dilakukan mengingat rumah dinas ada di jalur protokol. Kita tidak mengizinkan masyarakat Kota Serang terganggu. Aksi sah tapi tidak boleh mengganggu ketertiban umum," katanya.
Ia memperkirakan massa buruh yang datang dari berbagai wilayah ini sekitar 30 ribu orang berdasarkan pemberitahuan. Mereka menuntut agar ada kenaikan UMK.
(bri/rvk)
Pantauan detikcom, ribuan orang dihadang di lampu merah kawasan Parung di Jl Serang-Jakarta. Ribuan buruh dihadang memasuki wilayah pusat kota, yang awalnya hendak melakukan aksi di depan rumah dinas Gubernur Banten.
Ribuan buruh ini awalnya hendak menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Massa mulai datang dari wilayah Tangerang Raya sekitar pukul 16.00 WIB.
Karo Ops Polda Banten Kombes Hermansyah mengatakan penyekatan massa buruh di Jl Serang-Jakarta agar buruh tidak melakukan aksi di rumah dinas Gubernur. Karena rumah dinas ada di jalan protokol dan di tengah kota.
"Kalau masuk kota, banyak yang terganggu. Kita tak izinkan karena itu jalan protokol," kata Hermansyah kepada wartawan, Serang, Banten, Senin (19/11/2018).
Menurutnya, massa buruh diberi alternatif untuk melakukan aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B.
Sementara itu, Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin mengatakan, jika massa buruh memaksakan menggelar aksi di depan rumah dinas, hal itu dikhawatirkan akan melumpuhkan kota. Mereka diminta menyampaikan aspirasi di kawasan pemerintahan.
"Hal itu tidak dimungkinkan dilakukan mengingat rumah dinas ada di jalur protokol. Kita tidak mengizinkan masyarakat Kota Serang terganggu. Aksi sah tapi tidak boleh mengganggu ketertiban umum," katanya.
Ia memperkirakan massa buruh yang datang dari berbagai wilayah ini sekitar 30 ribu orang berdasarkan pemberitahuan. Mereka menuntut agar ada kenaikan UMK.
(bri/rvk)
