Selasa 17 Juli 2018, 16:16 WIB
Lulung Bela Anies soal Perombakan: Itu Biasa di Pemerintahan
Abraham 'Lulung' Lunggana, politikus Jakarta (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)
Jakarta -
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) menganggap perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI sebagai hal yang wajar. Lulung menuturkan pegawai negeri harus siap menerima perintah dari atasannya.
"Perombakan itu biasa ya, prinsip itu biasa dalam tubuh organisasi kepemerintahan. Intinya apa saja, yang ditugaskan mereka harus siap," kata Lulung kepada detikcom, Selasa (17/7/2018).
Lulung menuturkan setiap pejabat harus siap menerima konsekuensi apapun dalam menjalankan tugasnya. Termasuk bila dicopot dari jabatannya tersebut.
"PNS harus mau ditempatkan ke mana saja-ke mana saja. Siap mengabdi, kepada bangsa dan negara walaupun mereka punya tugas baru," sebut Lulung.
Lulung pun mempersilakan penyelidikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal perombakan ini. Dia sangsi jika pejabat yang dicopot tanpa pemberitahuan atau dicopot mendadak.
"Nggak mungkin nggak tahu diganti, kan sudah ada fit and proper test juga," jelasnya.
KASN saat ini masih menyelidiki proses perombakan pejabat eselon II dan Wali Kota se-Jakarta. Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mengatakan saat ini masih menelaah ada-tidaknya pelanggaran dalam perombakan pejabat Pemprov DKI.
"Belum selesai semuanya. Ini banyak. Banyak hal jadi mungkin nanti kalau selesai akan ada semacam pers rilis. Belum selesai masih panjang. Jadi harus hati hati, mesti dilihat dulu," kata Irham saat dimintai konfirmasi siang tadi.
Irham mengatakan ada sanksi yang bakal diberikan jika proses perombakan ditemukan kesalahan prosedural. Irham mengatakan, aturan soal rotasi ASN tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
"Jelas ada sanksi. Semuanya kan ada, jadi konsekuensi. Aturan aja mesti ditegakkan apa yang harus dilakukan. Semuanya juga. sanksinya banyak, macem-macem," katanya.
(fdu/ams)
"Perombakan itu biasa ya, prinsip itu biasa dalam tubuh organisasi kepemerintahan. Intinya apa saja, yang ditugaskan mereka harus siap," kata Lulung kepada detikcom, Selasa (17/7/2018).
Lulung menuturkan setiap pejabat harus siap menerima konsekuensi apapun dalam menjalankan tugasnya. Termasuk bila dicopot dari jabatannya tersebut.
Lulung pun mempersilakan penyelidikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal perombakan ini. Dia sangsi jika pejabat yang dicopot tanpa pemberitahuan atau dicopot mendadak.
"Nggak mungkin nggak tahu diganti, kan sudah ada fit and proper test juga," jelasnya.
KASN saat ini masih menyelidiki proses perombakan pejabat eselon II dan Wali Kota se-Jakarta. Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mengatakan saat ini masih menelaah ada-tidaknya pelanggaran dalam perombakan pejabat Pemprov DKI.
"Belum selesai semuanya. Ini banyak. Banyak hal jadi mungkin nanti kalau selesai akan ada semacam pers rilis. Belum selesai masih panjang. Jadi harus hati hati, mesti dilihat dulu," kata Irham saat dimintai konfirmasi siang tadi.
Irham mengatakan ada sanksi yang bakal diberikan jika proses perombakan ditemukan kesalahan prosedural. Irham mengatakan, aturan soal rotasi ASN tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
"Jelas ada sanksi. Semuanya kan ada, jadi konsekuensi. Aturan aja mesti ditegakkan apa yang harus dilakukan. Semuanya juga. sanksinya banyak, macem-macem," katanya.
(fdu/ams)
