DetikNews
Senin 12 Maret 2018, 17:31 WIB

Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Diduga Korupsi

Mochamad Zhacky - detikNews
Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Diduga Korupsi Menko Polhukam Wiranto menyampaikan keterangan pers agar KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPU. (Mochammad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurut Wiranto, penetapan tersangka pada calon di pilkada serentak yang telah ditetapkan KPU berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu.

"Kita bersikap demikian, bahwa kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum. Tetapi kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita dari penyelenggara pemilu diharapkan ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuannya sebagai saksi ataupun sebagai tersangka," kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Hadir pula dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Ketua KPU Arief Budiman. Wiranto mengatakan sikap itu diambil lantaran para calon kepala daerah itu telah ditetapkan oleh KPU.


"Karena apa? Akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," ujar Wiranto.

Namun Wiranto belum bisa memastikan sampai kapan pihak penyelenggara pemilu meminta proses hukum itu ditunda. Dia mengaku sudah membicarakan permintaan tersebut ke KPK.

"Mendagri sudah bicara dengan KPK, dari penyelenggara juga sudah bicara dengan KPK mengenai masalah-masalah seperti ini. Tapi jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang pelaksanaan pemilu," terang Wiranto.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut pengumuman tersangka beberapa calon kepala daerah akan diumumkan minggu ini. Namun Agus menutup rapat siapa saja nama sejumlah calon kepala daerah yang dimaksudnya itu.


"Kalau itu, tadi beberapa orang juga menyampaikan itu. Oleh karena itu, harapan kita, beberapa orang yang akan ditersangkakan, insyaallah, minggu ini kita umumkan," ucap Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Agus mengatakan beberapa calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada Serentak 2018 berpotensi kuat menjadi tersangka. Agus menyebut penanganan kasus yang diduga melibatkan beberapa calon kepala daerah itu sudah dilakukan cukup lama dan prosesnya telah sampai 90 persen, kurang 10 persen--menurut Agus--berupa penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) dan pengumuman tersangka.

Pernyataan Agus itu sempat memicu kritik karena dianggap 90 persen dari seluruh calon kepala daerah akan menjadi tersangka. Namun, Agus menegaskan bahwa pernyataannya bukan demikian, tetapi proses penanganan kasus terhadap beberapa calon kepala daerah itu sudah 90 persen berjalan.
(zak/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed