Syaharie Jaang Di-'kriminalisasi', PD Minta Jokowi Bertindak

Sekjen PD Hinca Panjaitan (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Partai Demokrat (PD) merasa bakal cagub Pilgub Kaltim 2018 mereka, yaitu Syaharie Jaang, di-'kriminalisasi' elemen negara lantaran menolak berpasangan dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin. PD meminta Presiden Joko Widodo bertindak.

"Kami harap Presiden Jokowi memastikan pilkada fair, adil, jujur, dan demokratis," sebut Sekjen PD Hinca Panjaitan seusai 'emergency meeting' di markas mereka, Jl Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).

PD, ujar Hinca, sangat serius menyikapi upaya penjegalan Syaharie untuk maju dalam Pilgub Kaltim. Menurut dia, tindakan ini dapat merusak demokrasi di Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hinca juga memandang asas keadilan dirusak oleh upaya 'kriminalisasi' ini. Bagi Demokrat, kata Hinca, biarlah Pilgub Kaltim 2018 berjalan dengan adil, termasuk bagi Syaharie, yang menolak berpasangan dengan Safaruddin.

[Gambas:Video 20detik]

"Kompetisi kan fair, bertanding secara baik. Ini merusak rasa keadilan, merusak netralitas lembaga negara," ucapnya.

Ditegaskan Hinca, aparat penegak hukum dan keamanan seharusnya netral dalam politik. Disebutnya, tidak boleh ada intervensi apa pun yang dilakukan penegak hukum terkait pesta demokrasi di negeri ini.

"Kita sepakat TNI-Polri tak ikut berpolitik. Perilaku ini tak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, kami mengajak kader di Indonesia dan masyarakat cinta demokrasi agar tindakan tidak adil dan sewenang-wenang ini dihentikan," sebut dia.

Terakhir, masih terkait upaya 'kriminalisasi' terhadap Syaharie, PD meyakini ini tak ada kaitannya dengan penguasa saat ini, yakni Presiden Joko Widodo. Hinca menyebut partainya yakin Jokowi secara pribadi tak terlibat langsung.

"PD yakin Jokowi tidak mengetahui perilaku tak sepatutnya oleh elemen negara. Karena itu, dengan kewenangan Jokowi, sesuai tugas dan tanggung jawabnya, diharapkan Jokowi melakukan sesuatu, yaitu kita rawat demokrasi, khususnya pilkada, menghentikan proses tidak fair agar pilkada berjalan baik dan menyenangkan kita semua," pungkas Hinca. (gbr/dnu)