Polri soal Demokrasi Kebablasan: Penegakan Hukum Sudah Objektif

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan demokrasi di Indonesia sudah kebablasan dan solusinya adalah penegakan hukum yang tegas. Sebagai institusi penegak hukum, Mabes Polri selama ini telah menegakkan hukum secara objektif dan netral.

"Iya kan sudah (selama ini Polri sudah tegas), memang begitu kita. Demokrasi kami kan dikawal oleh hukum. Sejauh ini, kami juga melakukan penegakan hukum secara objektif, netral," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar saat dihubungi detikcom, Kamis (23/2/2017).

Boy mengatakan semua agenda demokrasi harus mengacu pada aturan hukum yang ada. Demokrasi dikawal dengan hukum agar demokrasi berjalan dengan baik. "Polri memang men-support itu selama ini. Jadi, agar demokrasi itu lebih baik peradabannya, maka harus dikawal dengan hukum," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut kunci jalan keluar dari demokrasi kebablasan itu adalah penegakan hukum yang tegas.

"Kuncinya... kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum," ujar Jokowi dalam acara pelantikan pengurus Hanura di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Rabu (22/2).



Jokowi meminta penegak hukum tidak ragu dalam mengusut suatu kasus. Ketegasan diperlukan.

"Aparat hukum harus tegas. Tidak usah ragu-ragu," ujar Jokowi, yang disambut tepuk tangan.

Jokowi lantas menyinggung soal banyaknya hoax yang beredar. Kabar bohong tersebut, jika tidak disikapi dengan tegas, bisa menimbulkan perpecahan.

"Ini ujian bagi bangsa kita. Tapi kalau kita bisa lalui dengan baik, ini menjadikan kita semakin matang dan tahan uji," ujar Jokowi. (idh/aan)